Kemkomdigi Uji Ketahanan Sistem Jelang Digitalisasi Bansos Nasional
Jakarta, Harian Cakrawala – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan serangkaian pengujian untuk memastikan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) mampu melayani masyarakat dalam jumlah besar.
Kemkomdigi akan menjalankan stress test dan load test sebelum pemerintah menerapkan digitalisasi bansos secara nasional pada Oktober 2026.
Pemerintah memperkirakan sekitar 50 juta masyarakat akan mengakses portal tersebut. Karena itu, kapasitas sistem dan keamanan data menjadi perhatian utama menjelang perluasan layanan.
Kemkomdigi Siapkan Pengujian Sistem
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan keandalan layanan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan digitalisasi bansos.
Jumlah pengguna yang besar dapat meningkatkan beban sistem. Oleh karena itu, Kemkomdigi perlu memastikan portal mampu menangani lonjakan akses pada saat layanan berjalan.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya setelah Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Kemkomdigi akan menguji kemampuan sistem bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pengujian mencakup stress test dan load test. Tim tidak hanya mengukur kemampuan portal menghadapi beban akses, tetapi juga memeriksa keamanan layanan dan perlindungan data masyarakat.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.
Pemerintah Atur Pola Akses Masyarakat
Selain menguji kapasitas teknis, pemerintah juga menyiapkan pengaturan pola akses pengguna.
Langkah tersebut bertujuan mencegah penumpukan permintaan pada waktu yang sama. Dengan pengaturan itu, masyarakat diharapkan tetap dapat mengakses layanan secara optimal ketika pemerintah menjalankan digitalisasi bansos nasional.
Saat ini, digitalisasi bansos masih berada pada tahap piloting di sejumlah daerah. Selanjutnya, pemerintah akan memperluas cakupan layanan hingga tingkat nasional.
Meutya mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam perluasan tersebut.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan rollout nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” katanya.
Akurasi Data Penerima Tetap Jadi Perhatian
Namun, kapasitas sistem bukan satu-satunya hal yang pemerintah perhatikan. Akurasi data penerima manfaat juga menjadi bagian penting dalam digitalisasi bansos.
Untuk menjaga kualitas data, Kemkomdigi bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan mekanisme sanggah secara digital.
Melalui fitur tersebut, masyarakat dapat menyampaikan keberatan ketika menemukan data yang tidak sesuai. Masyarakat juga dapat mengajukan perbaikan melalui sistem.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” ujar Meutya.
Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah memperbarui data secara berkelanjutan setelah layanan berjalan.
Dengan demikian, digitalisasi bansos tidak hanya memindahkan proses layanan ke platform elektronik. Sistem tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut melaporkan dan memperbaiki data yang belum sesuai.
Digitalisasi Bansos Nasional Masuk Tahap Persiapan
Kemkomdigi terus menyiapkan berbagai kebutuhan sebelum layanan berjalan secara nasional. Infrastruktur digital, keamanan sistem, dan mekanisme pemutakhiran data menjadi beberapa aspek yang mendapat perhatian.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan sistem mampu menghadapi jumlah pengguna yang sangat besar.
Pengujian bersama BSSN menjadi salah satu langkah untuk melihat kesiapan tersebut. Hasil pengujian nantinya dapat membantu pemerintah menemukan titik yang masih membutuhkan perbaikan.
Pada saat yang sama, mekanisme sanggah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut menjaga kualitas data penerima manfaat.
Karena itu, kesiapan teknologi dan kualitas data perlu berjalan bersama. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mendukung layanan bantuan sosial yang lebih andal dan mudah diakses masyarakat.
