Harian Cakrawala – Ketahanan siber menjadi bagian integral dari ketahanan negara di tengah pesatnya digitalisasi pemerintahan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Ancaman siber kini tidak hanya menjadi gangguan teknis, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas negara dan kehidupan masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan penegasan tersebut saat memberikan Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) Angkatan ke-21. Acara tersebut berlangsung di Auditorium dr. Roebiono Kertopati, Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (22/9/2026).
Ketahanan Siber Hadapi Ancaman Digital
Rini mengatakan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan bagian dari perkembangan pemerintahan. Namun, semakin banyak aktivitas yang berlangsung secara digital, semakin besar pula risiko keamanannya.
“Digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik adalah keniscayaan. Namun, semakin banyak aktivitas yang berpindah ke ruang digital, risiko ancamannya juga kian besar,” tegas Menteri Rini.
Menurut Rini, lulusan Poltek SSN memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan siber. Mereka diharapkan mampu melindungi data, infrastruktur kritis, dan kerahasiaan negara.
Ia juga menjelaskan bahwa intensitas serangan siber terus meningkat. Kondisi tersebut terlihat dari maraknya serangan ransomware dan munculnya celah keamanan zero-day.
Rini mengingatkan bahwa serangan siber dapat berdampak luas ketika layanan dasar telah bergantung pada sistem digital. Layanan tersebut mencakup energi, transportasi, keuangan, kesehatan, dan berbagai infrastruktur publik.
Tujuh Aspek Keamanan Siber
Dalam orasinya, Rini memaparkan tujuh aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan pemerintahan digital.
Pertama, pemerintah perlu mengantisipasi risiko sistemik dari berbagai sistem yang saling terhubung. Kedua, pemerintah perlu memahami peran ganda AI yang dapat menjadi alat perlindungan sekaligus alat serang.
Ketiga, perlindungan data perlu menjadi perhatian karena data merupakan aset sekaligus target serangan. Keempat, penerapan security by design perlu dilakukan sejak awal dalam pengembangan sistem digital.
Kelima, keamanan siber harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Keenam, faktor kelalaian manusia juga perlu mendapat perhatian. Ketujuh, pemerintah perlu mengantisipasi risiko ketergantungan pada pihak ketiga.
Talenta Digital Perlu Berintegritas
Memasuki era human-machine collaboration, sejumlah pekerjaan administratif rutin mulai dilakukan melalui algoritma dan otomatisasi. Kondisi ini menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kemampuan analitik, kolaborasi, dan pengambilan keputusan strategis.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Rini membekali 95 wisudawan dengan konsep talenta digital terintegrasi. Sebanyak 32 wisudawan meraih predikat pujian (cum laude).
Konsep tersebut bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Head, Hand, dan Heart.
“Pilar pertama adalah Head atau kompetensi, menuntut praktisi berpikir strategis berbasis data. Pilar kedua, Hand atau eksekusi, menekankan kemampuan menerjemahkan ilmu menjadi tindakan nyata,” jelas Rini.
Menurutnya, pilar ketiga adalah Heart atau karakter. Integritas dan tanggung jawab menjadi hal penting karena para lulusan akan mengelola data yang bersifat vital.
“Mengingat akses data yang Saudara kelola sangat vital, kompetensi tinggi wajib diimbangi dengan integritas dan tanggung jawab yang besar,” urainya.
Lulusan Poltek SSN Perkuat Kedaulatan Siber
Wisuda tersebut menjadi penanda kesiapan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai instansi pembina dalam menerima abdi negara baru.
Para talenta muda tersebut diharapkan segera beradaptasi dan berkontribusi untuk memperkuat ekosistem kedaulatan siber serta mendukung tata kelola persandian nasional. (Humas Kementerian PANRB)
