Harian Cakrawala – Indonesia perlu memperkuat keamanan ruang digital dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut mencakup verifikasi identitas pengguna, perlindungan data pribadi, pemberantasan perjudian daring, hingga peningkatan tanggung jawab platform digital.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha, menilai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mulai mengembangkan kebijakan keamanan ruang digital secara lebih menyeluruh dalam dua tahun terakhir.
Menurut Pratama, pemerintah tidak cukup hanya memutus akses terhadap konten bermasalah untuk menciptakan ruang digital yang aman dan tepercaya. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan sejak dari hulu.
“Keamanan ruang digital tidak cukup dibangun dari sisi hilir. Penguatan pencegahan dari hulu juga diperlukan,” ujar Pratama saat dihubungi InfoPublik, Jumat (2/10/2026).
Perkuat Identitas Pengguna
Pratama menilai pemerintah perlu memperkuat registrasi pelanggan seluler melalui verifikasi biometrik. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan teknologi pengenalan wajah dapat memperkuat keterkaitan nomor seluler dengan identitas pemilik yang sah.
Kebijakan ini dapat mempersempit peluang penyalahgunaan nomor seluler untuk berbagai tindak kejahatan digital. Bentuk kejahatan tersebut antara lain penipuan, phishing, pemerasan, hingga penyalahgunaan kode one-time password (OTP).
Namun, Pratama mengingatkan pemerintah dan penyelenggara sistem agar memperketat perlindungan data ketika menerapkan penguatan identitas digital. Data biometrik, khususnya data wajah, memiliki karakter berbeda dari kata sandi. Pengguna tidak dapat dengan mudah mengganti data biometrik ketika kebocoran terjadi.
Karena itu, penyelenggara perlu melindungi data sepanjang siklus hidupnya. Proses tersebut mencakup pengumpulan, transmisi, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghapusan data.
Penyelenggara juga perlu membatasi akses, menerapkan enkripsi, melakukan audit keamanan, meminimalkan pengumpulan data, serta menyiapkan mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi insiden keamanan.
Perkuat Pengendalian Perjudian Daring
Selain memperkuat identitas pengguna, pemerintah perlu menggunakan pendekatan yang lebih luas untuk menangani perjudian daring. Pemblokiran situs saja tidak cukup karena pelaku dapat memindahkan aktivitasnya dengan cepat ke berbagai ruang digital.
Pratama mengatakan pelaku perjudian daring dapat memanfaatkan situs baru, media sosial, iklan, maupun kanal digital lainnya. Karena itu, pemerintah perlu mengendalikan ekosistem peredaran dan paparan konten perjudian, bukan hanya memblokir alamat situs.
Langkah tersebut membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara platform digital agar pelaku tidak mudah memindahkan aktivitasnya ke kanal lain.
Platform Perlu Bertanggung Jawab
Dalam konteks tersebut, Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) menjadi salah satu instrumen untuk mendorong platform digital meningkatkan tanggung jawab dalam menangani konten yang melanggar ketentuan.
Pendekatan ini menempatkan keamanan ruang digital sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan. Sementara itu, platform bertanggung jawab menjaga ekosistem digital yang mereka kelola.
Pratama menilai pemerintah perlu terus memperkuat mekanisme tersebut melalui pengawasan, transparansi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas teknis. Langkah ini penting karena bentuk ancaman digital terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.
Salah satu tantangan baru datang dari pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI). Pelaku dapat menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung penipuan, impersonasi, pembuatan konten palsu, dan berbagai bentuk manipulasi digital.
Menurut Pratama, kebijakan keamanan ruang digital dalam dua tahun terakhir kini mencakup lebih banyak aspek. Pemerintah tidak lagi hanya menangani pengendalian konten, tetapi juga memperhatikan identitas pengguna, perlindungan data, tanggung jawab platform, serta perlindungan masyarakat.
Bangun Ruang Digital secara Kolaboratif
Pratama menilai pemerintah perlu terus memperkuat arah kebijakan tersebut sambil menjaga keseimbangan antara keamanan, privasi, inovasi, dan hak masyarakat.
“Ruang digital yang aman dan tepercaya tidak dapat dibangun pemerintah seorang diri,” kata Pratama.
Ia menambahkan, negara perlu hadir melalui regulasi dan pengawasan. Platform perlu bertanggung jawab terhadap ekosistem yang mereka kelola. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan melalui literasi digital.
Kolaborasi ketiga unsur tersebut menjadi penting karena ancaman digital berkembang semakin cepat dan kompleks. Dengan memperkuat regulasi, teknologi, tanggung jawab platform, serta literasi masyarakat secara bersamaan, Indonesia dapat terus membangun ruang digital yang aman, sehat, bertanggung jawab, dan tepercaya.
