Harian Cakrawala– Digitalisasi global membawa peluang sekaligus ancaman bagi keamanan negara. Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai ialah pencurian data terenkripsi untuk serangan siber pada masa depan.
Para peretas internasional kini menerapkan metode Harvest Now, Decrypt Later. Mereka mengumpulkan data rahasia yang terenkripsi saat ini untuk membukanya pada masa depan.
Ancaman ini semakin serius ketika teknologi komputer kuantum mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Teknologi tersebut berpotensi mematahkan sejumlah algoritma kriptografi konvensional.
Menghadapi potensi krisis yang dikenal sebagai Q-Day, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong dua langkah utama. Keduanya mencakup persiapan Kriptografi Pasca-Kuantum (PQC) dan penguatan kemandirian teknologi nasional.
BSSN membahas strategi tersebut dalam lokakarya perlindungan kuantum di Jakarta pada pertengahan Oktober. Pembahasan berlanjut dalam Bali Tech Week (BTW) dan AI & Cybersecurity Executive (AICX) Forum di Sanur, Bali, Selasa (20/10/2026).
BSSN Siapkan Peta Jalan Kriptografi Pasca-Kuantum
Ancaman komputasi kuantum kini menuntut perhatian serius. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsekal Muda TNI Tjahjo Khurniawan, menjelaskan peningkatan risiko tersebut kepada para teknokrat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan IBM di Jakarta.
Selain pencurian data jangka panjang, negara juga menghadapi risiko Trust Now, Forge Later. Metode ini mengincar sistem autentikasi dan tanda tangan digital untuk pemalsuan pada masa depan.
“Perkembangan komputasi kuantum berpotensi mematahkan algoritma kriptografi kunci publik yang saat ini kita gunakan. Migrasi ke PQC bukan lagi sebuah pilihan, melainkan agenda strategis nasional yang harus dipersiapkan seefektif dan sedini mungkin sebagai upaya preventif menghadapi Q-Day,” tegas Tjahjo.
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Migrasi Kriptografi Pasca-Kuantum Nasional 2027–2035.
Peta jalan ini menetapkan enam prioritas strategis. Prioritas tersebut mencakup penyelarasan regulasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan pengembangan ekosistem pelindungan data yang adaptif melalui prinsip crypto-agility.
Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum mengawal pelaksanaan strategi tersebut. Tim ini melibatkan pakar lintas disiplin, yaitu Kalamullah Ramli, Pratama Dahlian Persadha, dan Ricardo Irwan Rei.
Tim tersebut bertugas memetakan kerentanan aset kriptografi pada jaringan penting pemerintahan. Mereka juga mengkaji manajemen kriptografi hibrida yang memadukan algoritma klasik dan pascakuantum.
Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlangsungan layanan publik selama proses migrasi berlangsung.
Kedaulatan Siber di Era Kecerdasan Buatan
Selain menyiapkan migrasi kriptografi, BSSN mendorong kemandirian teknologi untuk memperkuat kepercayaan digital. Dalam BTW 2026 di Sanur, Wakil Kepala BSSN, A. Rachmad Wibowo, menekankan pentingnya kedaulatan kriptografi sebagai lapisan pertahanan negara.
Kemandirian tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Langkah ini juga sejalan dengan visi Asta Cita yang menekankan penguatan pertahanan nasional.
Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan (AI) menambah tantangan bagi arsitektur keamanan siber. Karena itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, mendorong penerapan prinsip security by design.
Prinsip tersebut mengintegrasikan keamanan sejak tahap perancangan sistem. Dengan pendekatan ini, pengembang dapat mempertimbangkan risiko keamanan sejak awal, bukan hanya setelah sistem beroperasi.
BSSN juga menekankan pentingnya investasi pada sistem yang siap menghadapi ancaman komputasi kuantum. Kesiapan tersebut menjadi bagian penting dari upaya melindungi aktivitas ekonomi digital Indonesia.
Kolaborasi Perkuat Pertahanan Digital Nasional
Upaya memperkuat kedaulatan siber turut menarik perhatian para pembuat kebijakan lintas negara. Forum di Bali tersebut menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, serta delegasi menteri sektoral dari Malaysia dan Singapura.
Kolaborasi lintas sektor dan negara dapat mendukung penguatan keamanan digital. Selain itu, persiapan migrasi kriptografi membutuhkan koordinasi agar berbagai sistem tetap aman dan saling mendukung.
Perkembangan komputer kuantum kini menuntut kesiapan sejak dini. Melalui migrasi kriptografi pascakuantum dan penguatan kemandirian teknologi, Indonesia berupaya melindungi infrastruktur digital dari ancaman masa depan.
Langkah tersebut juga penting untuk menjaga keamanan data dan keberlangsungan ekonomi digital. Dengan persiapan yang terarah, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan siber di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan.(Humas BSSN)
Sumber
