Harian Cakrawala – Transformasi digital penyaluran bantuan sosial nasional membutuhkan perlindungan keamanan siber yang kuat. Pemerintah memperkuat sistem keamanan untuk melindungi data sensitif puluhan juta keluarga penerima manfaat.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengawal keamanan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini bertujuan mencegah kebocoran data kependudukan dan mengantisipasi ancaman peretasan.
Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, memimpin konsolidasi pertahanan siber lintas instansi di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia meminta seluruh pengelola sistem teknologi informasi kementerian menerapkan enkripsi tingkat tinggi secara menyeluruh.
BSSN Perkuat Enkripsi Data Perlinsos
Nugroho menekankan pentingnya perlindungan data selama proses pertukaran informasi maupun penyimpanan. Pengelola sistem harus mengenkripsi data yang tersimpan di peladen dan sistem cadangan.
Strategi ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan identitas. Perlindungan berlapis juga memperkuat pertahanan ketika pihak yang tidak bertanggung jawab berhasil menembus sistem keamanan.
Nugroho menegaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas perlindungan data dalam sistem layanan masing-masing. BSSN akan mengirim tim khusus untuk memberikan asistensi teknis dan memantau keamanan sistem secara berkala.
Tim tersebut juga akan memvalidasi penerapan standar keamanan di lapangan. Selain itu, setiap institusi pengelola layanan harus segera menunjuk penanggung jawab teknis yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Langkah tersebut bertujuan mempercepat mitigasi risiko. Pemerintah juga ingin memastikan penguatan ekosistem Perlinsos berjalan sesuai target waktu.
Pemerintah Perkuat Kolaborasi Lintas Instansi
Pekan lalu, sejumlah instansi menyepakati kolaborasi pengamanan lintas sektor dalam rapat yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (16/10/2026).
Rapat tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PANRB, BSSN, serta Badan Pusat Statistik.
Dalam forum itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya ketahanan infrastruktur jaringan. Menurutnya, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan publik harus didukung sistem teknologi informasi yang andal.
“Sebab lalu lintas data sedemikian banyak, perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Saran kami, semua instansi yang terlibat dalam aplikasi ini memperkuat sistem IT mereka, terutama aspek storage, bandwidth, backup, dan cybersecurity,” tegas Tito.
Dukcapil Perkuat Keamanan Data Biometrik
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh Setyabudi, merespons arahan tersebut dengan memastikan kesiapan keamanan pangkalan data kependudukan nasional.
Penguatan ini bertujuan melindungi proses verifikasi biometrik melalui pemindaian wajah. Teknologi tersebut akan mendukung layanan bagi jutaan warga.
Pemerintah menargetkan sistem Perlinsos mampu memproses pendaftaran 40 hingga 50 juta keluarga secara serentak hingga akhir 2026.
Melalui kolaborasi lintas instansi, pemerintah berupaya menekan kesalahan sasaran bantuan hingga 50 persen. Pemerintah juga berkomitmen memastikan masyarakat menerima layanan secara aman tanpa pungutan liar.
(Humas BSSN)
