Harian Cakrawala – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan diskusi lanjutan untuk menyempurnakan instrumen penilaian Community of Practice (CoP) Knowledge Management (KM) di 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diskusi ini digelar di Gedung Teknis Abdul Muis, BPSDM, pada Selasa, 1 Juli 2025, sebagai kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya.
Widi, dari tim penilai KM Award, menjadi sorotan dengan usulannya untuk melibatkan juri tamu guna menjaga objektivitas penilaian CoP. “Sebaiknya ada juri tamu, tidak hanya dilakukan oleh tim konsultan, untuk menghindari subjektivitas,” ungkapnya. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan evaluasi yang transparan dan adil, mengingat CoP di 51 SKPD memiliki tingkat partisipasi dan maturitas yang beragam.
Diskusi ini juga membahas masukan lain, seperti pentingnya bobot berbeda untuk indikator penilaian, seperti yang disampaikan Helena, dan perlunya mempertimbangkan hambatan CoP, seperti diungkapkan Ibu Sarah. Pak Andika menyoroti perlunya partisipasi aktif anggota CoP, sementara Pak Bejo menekankan penyesuaian penilaian berdasarkan tingkat maturitas.
Didik mengusulkan penerapan pendekatan Pareto (80/20 Rule) sebagai metode prioritisasi dalam sistem penilaian KM Award. Menurutnya, pendekatan ini penting agar organisasi dapat lebih fokus pada aspek-aspek yang memiliki dampak terbesar terhadap keberhasilan pengelolaan pengetahuan.“Dengan pendekatan Pareto, kita bisa memetakan 20 persen aktivitas yang paling berkontribusi terhadap 80 persen capaian knowledge management. Hal ini akan memudahkan tim dalam menentukan prioritas intervensi dan penguatan program ke depan,” jelas Didik saat memaparkan gagasannya.
Sementara itu, Syaifulloh menekankan pentingnya penyusunan instrumen penilaian KM Award yang lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis indikator yang terukur. Ia menilai bahwa keberadaan instrumen yang rinci tidak hanya akan memberikan gambaran capaian yang objektif, tetapi juga menjadi alat untuk memetakan area-area yang masih perlu diperbaiki di masing-masing unit kerja.“Instrumen penilaian yang detail dan terukur akan membantu kita melakukan evaluasi yang adil dan akuntabel. Selain itu, hasilnya bisa menjadi dasar rekomendasi program penguatan KM di tahun berikutnya,” ujar Syaifulloh.
Yossi, anggota konsultan, menekankan pentingnya need assessment sebagai dasar pendampingan di setiap SKPD. “Need assessment diperlukan untuk mengetahui kebutuhan spesifik setiap SKPD,” katanya. Deni menambahkan bahwa hasil asesmen sangat penting untuk memastikan pendampingan CoP efektif. “Hasil asesmen menjadi panduan utama dalam pendampingan CoP,” ujarnya.
Kesepakatan penting dari diskusi ini adalah penambahan dimensi “Output” dalam penilaian, melengkapi dimensi People, Process, Technology, Content, dan Culture. Dengan usulan Bu Widi dan masukan lainnya, BPSDM berkomitmen untuk memperkuat objektivitas dan relevansi penilaian CoP guna mendukung pengelolaan pengetahuan yang lebih baik di Pemprov DKI Jakarta.
