Kemenhut Perluas Perhutanan Sosial untuk Cegah Karhutla

Menhut Raja Juli Antoni saat melakukan kunjungan kerja dan berdialog bersama kelompok masyarakat di Kawasan Wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Kapopo, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. (Foto: Humas Kemenhut)

Harian Cakrawala – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperluas program Perhutanan Sosial di berbagai daerah. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Selain itu, pemerintah ingin mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Melalui program ini, masyarakat mendapat akses legal untuk mengelola kawasan hutan. Mereka juga dapat mengembangkan usaha sesuai potensi daerah. Namun, masyarakat tetap harus menjaga kelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, saat mengunjungi Taman Hutan Raya (Tahura) Kapopo. Lokasinya berada di Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial. Kelima SK itu mencakup lahan seluas 3.238 hektare. Program tersebut juga menjangkau 309 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una.

Kemenhut Tambah Akses Kelola Hutan

Lima kelompok masyarakat menerima SK Perhutanan Sosial tersebut. Tiga kelompok berasal dari Kabupaten Tojo Una-Una. Kelompok itu meliputi LPHD Matako, KTH Tumbuo Raya, dan LPHD Nangga.

Sementara itu, dua kelompok lainnya berasal dari Kabupaten Poso. Keduanya adalah LPHD Maragi Mbana dan LPHD Mosintuwu.

“Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik,” ujar Raja Juli.

Sebelumnya, Kemenhut telah menerbitkan 1.358 SK Persetujuan Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah. Total luasnya mencapai 160.310,89 hektare. Program tersebut telah menjangkau 37.383 KK di 194 desa dan 12 kabupaten/kota.

Secara nasional, pemerintah juga terus memperluas program ini. Hingga Oktober 2026, Kemenhut telah menerbitkan 11.364 SK. Luas kawasan yang tercakup mencapai 8,47 juta hektare. Program tersebut telah menjangkau 1,43 juta KK.

Raja Juli menjelaskan bahwa masyarakat perlu memanfaatkan akses kelola hutan secara produktif. Pemerintah ingin agar program ini memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Selain itu, pengelolaan hutan juga perlu mendukung ketahanan pangan.

“Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” tegasnya.

Dorong Usaha Produktif Masyarakat

Untuk meningkatkan pendapatan warga, Kemenhut mendorong pengembangan berbagai komoditas unggulan. Masyarakat dapat memilih tanaman sesuai kondisi tanah dan iklim setempat.

Beberapa komoditas yang dapat dikembangkan antara lain durian, pala, alpukat, kakao, kelapa, aren, mangga, dan jagung.

Selain tanaman tersebut, masyarakat juga dapat mengembangkan hasil hutan bukan kayu. Contohnya rotan, damar, kemiri, dan madu. Potensi wisata sumber air panas juga dapat menjadi sumber pendapatan warga.

“Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Raja Juli.

Menurutnya, keberhasilan Perhutanan Sosial tidak hanya bergantung pada luas kawasan. Program ini juga harus mendorong usaha produktif masyarakat.

Karena itu, Kemenhut mendorong penguatan kelompok masyarakat. Pemerintah juga ingin meningkatkan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi. Selain itu, masyarakat perlu mendapat akses pasar dan kemitraan usaha.

Perhutanan Sosial Bantu Cegah Karhutla

Selain meningkatkan ekonomi, Perhutanan Sosial juga berperan dalam mencegah karhutla. Masyarakat memiliki tanggung jawab langsung untuk menjaga kawasan hutan yang mereka kelola.

Raja Juli menjelaskan bahwa kawasan Perhutanan Sosial cenderung memiliki kejadian kebakaran lebih sedikit. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga hutan.

“Jadi, perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar. Sehingga melalui pemberian akses kepada masyarakat terutama masyarakat adat itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi fokus utama kami di kementerian karena terbukti masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik,” jelasnya.

Untuk memperkuat perlindungan hutan, Kemenhut melibatkan Polisi Kehutanan (Polhut), Penyuluh Kehutanan, dan kelompok masyarakat. Mereka bekerja sama dalam mengawasi kawasan hutan serta mencegah kebakaran.

Kemenhut juga menggelar Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Palu pada 12 November 2026. Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenhut menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Wahju Rudianto, menilai keterlibatan masyarakat sangat penting. Menurutnya, kesadaran warga dapat membantu melindungi hutan dari kebakaran.

Penyuluh Kehutanan juga memiliki peran penting dalam pengendalian karhutla. Mereka melakukan langkah pencegahan dan pendampingan. Selain itu, mereka membantu masyarakat setelah kebakaran terjadi.

Raja Juli berharap kerja sama pemerintah dan masyarakat terus meningkat. Ia ingin Perhutanan Sosial mampu memperkuat ekonomi warga sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Pemerintah juga berharap program ini dapat mendukung ketahanan pangan. Dengan pengelolaan yang tepat, masyarakat bisa memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.

Melalui perluasan Perhutanan Sosial, Kemenhut ingin mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko karhutla.

Sumber

Pos terkait