Harian Cakrawala — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi, khususnya pada sektor infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi, di Auditorium Gubernuran, pada Senin (5/1/2026).
Mahyeldi menegaskan bahwa persoalan infrastruktur dan air bersih menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah terdampak bencana. Kerusakan jalan dan jembatan, pendangkalan sungai, hingga kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap harus segera ditangani secara terpadu dan terkoordinasi.
“Yang paling dirasakan masyarakat hari ini adalah infrastruktur dan air bersih. Ini yang harus kita percepat penanganannya,” ujar Gubernur Sumbar.
Dalam forum tersebut, Pemprov Sumbar mendorong percepatan pengerukan sungai sebagai bagian dari langkah mitigasi dan pengendalian risiko bencana ke depan. Pendangkalan sungai dan kerusakan tanggul dinilai meningkatkan potensi banjir, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.
Selain infrastruktur, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya memastikan ketersediaan dan distribusi air minum bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terhenti, terlebih dalam kondisi pascabencana.
“Air bersih ini kebutuhan mendesak. Karena itu, penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Melalui FGD tersebut, Gubernur meminta balai dan satuan kerja teknis terkait untuk menyampaikan rencana kerja dan jadwal penanganan secara terbuka. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tahapan dan waktu pelaksanaan perbaikan.
Pemprov Sumbar berharap melalui sinergi lintas sektor dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal, percepatan perbaikan infrastruktur dan layanan air bersih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak bencana.
FGD ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai instansi dan kementerian terkait. Turut hadir perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman.
(adp/hm/Diskominfotik Sumbar)
