Pemanfaatan kemajuan teknologi digital dinilai akan memperkuat sektor ekonomi digital, yang menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
“Dalam perekonomian syariah, inklusi sosial hadir sebagai prasyarat sebelum inklusi finansial. Integrasi unsur sosial dan komersial dalam ekosistem ekonomi syariah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam Seminar Ekonomi Syariah Peringatan Hari Jadi PT Pos Indonesia ke- 277 dan Hari Jadi Kliring Berjangka Indonesia ke-39 di Pos Bloc Jakarta, pada Rabu (23/8/2023).
Menkominfo Budi Arie mengatakan, geliat ekonomi syariah di masa depan turut ditopang oleh geliat ekonomi digital Indonesia.
Dia merujuk data Google, Temasek, dan Bain, yang menyebutkan potensi nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai US$146 miliar atau setara dengan Rp2.097 triliun.
“Sedangkan Kementerian Perdagangan memperkirakan potensi nilai ekonomi digital Indonesia pada 2030 akan mencapai US$315,5 miliar atau setara dengan Rp4.531 triliun,” tuturnya.
Menkominfo juga mendorong Tabungan Pos dapat dikembangkan sebagai layanan keuangan inklusi yang mendukung perkembangan ekonomi syariah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) karena mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Hal ini dinilai sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang telah diluncurkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada 2019 lalu.
“We will leave nobody behind. Bersama-sama kita perkuat kolaborasi dan tingkatkan kontribusi kepada bangsa. Terus melaju, demi Indonesia Maju,” tegas Budi Arie Setiadi.
Turut hadir dalam acara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochman Djoemadi, Direktur Utama Jakarta Future Exchange Stefanus Paulus Lumintang, Direktur Operasional Kliring Berjangka Indonesia Adiyasa Suhadibroto, dan Deputi Direktur Bank Indonesia Irfan Sukarna.
