Harian Cakrawala – Dinamika kecerdasan buatan dan pergeseran konstelasi strategis global mendorong instansi pemerintah untuk segera merombak budaya birokrasinya.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara khusus bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengubah pendekatan birokrasi berbasis aturan yang kaku (rule-based bureaucracy) menuju tata kelola transformatif (transformative governance) yang menjadikan talenta sebagai motor utama penggerak roda organisasi.
Visi tersebut ditegaskan oleh Wakil Kepala BKN, Suharmen, dalam seminar Hari Statistik Nasional 2026 di Aula Pusdiklat BPS, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Ia menekankan, disrupsi teknologi telah mengubah arsitektur pengolahan data secara radikal, sehingga 20.357 pegawai BPS yang mengampu peran sebagai pembina jabatan fungsional Pranata Komputer dan Statistisi dituntut untuk terus memperbarui spektrum kompetensinya.
Untuk mengiringi lompatan tersebut, Suharmen memaparkan, BKN telah memelopori reformasi birokrasi melalui peluncuran platform terintegrasi ASN Digital yang berfungsi sebagai sumber data tunggal (single source of truth).
Intervensi teknologi ini terbukti ampuh menyederhanakan rantai pelayanan yang panjang. Ia mencontohkan, tahapan penetapan pensiun yang semula harus melewati lima proses panjang kini berhasil dipangkas menjadi dua langkah ringkas.
Begitu pula dengan rumitnya prosedur mutasi lintas instansi yang menyusut drastis dari 14 tahapan menjadi dua tahapan saja.
Kehadiran platform ini juga memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekosistem kerja nirkertas melalui tata kelola penyimpanan dokumen elektronik yang terpusat.
Di luar modernisasi sistem, Suharmen menggarisbawahi urgensi pemetaan sumber daya manusia melalui skema manajemen talenta berbasis kinerja dan potensi.
BKN saat ini menggunakan instrumen matriks sembilan kotak (nine-box matrix) untuk memotret posisi strategis dan kebutuhan pengembangan setiap aparatur secara objektif.
Ia memberikan instruksi tegas, hasil pemetaan ini mutlak diikuti dengan intervensi kompetensi yang dirancang spesifik untuk membenahi kelemahan tiap individu, guna meninggalkan metode usang program penyeragaman pelatihan yang dinilai tidak lagi relevan.
Langkah pembaruan tata kelola aparatur ini disambut positif oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Ia meyakini, modernisasi statistik nasional tidak cukup hanya mengandalkan perangkat keras dan lunak terbaru, tetapi sangat bergantung pada kesiapan mentalitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
Masifnya integrasi big data, analisis geospasial, serta metode pengumpulan sumber data baru menuntut seluruh talenta BPS untuk memperluas spektrum keilmuannya tanpa tercerabut dari fondasi metodologi riset statistik yang kokoh.
Melalui sinergi pendampingan intensif dari BKN dan optimalisasi fasilitas Corporate University (CorpU), institusi ini diharapkan mampu mencetak barisan birokrat adaptif yang siap mengamankan arsitektur data nasional dari gelombang disrupsi masa depan. (Humas BKN)
