
Meutya Hafid Minta Pembangunan Data Center Perhatikan Kebutuhan Energi dan Air
Jakarta, Harian Cakrawala – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta pembangunan pusat data (data center) mempertimbangkan ketersediaan energi dan air. Pemerintah ingin pertumbuhan infrastruktur digital berjalan seimbang dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Meutya menyampaikan hal tersebut di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Menurutnya, Indonesia membutuhkan kapasitas komputasi yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif.
Namun, pembangunan pusat data juga membutuhkan perencanaan matang. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan listrik dan air untuk operasional pusat data tidak mengganggu layanan publik maupun kebutuhan masyarakat.
“Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi. Tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama ya publik, layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu. Nah, cara mem-balance-nya adalah memang berbagai sektor ini harus berbicara,” terang Meutya.
Pemerintah Dorong Koordinasi Sebelum Pembangunan
Meutya berharap kementerian dan sektor terkait membahas kebutuhan pusat data secara bersama sebelum pemerintah menerbitkan izin pembangunan. Menurutnya, perencanaan tersebut perlu mencakup kebutuhan komputasi, kondisi jaringan internet, serta kesiapan sumber daya di wilayah calon lokasi.
Komdigi, misalnya, perlu memetakan kebutuhan komputasi nasional dan wilayah yang memiliki konektivitas memadai. Pemerintah kemudian dapat menggunakan data tersebut untuk menentukan lokasi pembangunan yang sesuai.
Selain konektivitas, pemerintah perlu memperhitungkan ketersediaan air dan kapasitas energi di setiap wilayah. Dengan perencanaan terpadu, pembangunan pusat data dapat mengikuti kebutuhan nyata tanpa membebani infrastruktur yang sudah ada.
Batam dan Jatiluhur Jadi Perhatian
Meutya menjelaskan bahwa perkembangan geopolitik dan meningkatnya kebutuhan komputasi mendorong lebih banyak pihak untuk membangun pusat data di Indonesia.
Sejumlah wilayah, termasuk Batam dan Jatiluhur, turut menjadi perhatian dalam pembahasan pembangunan pusat data dan kebutuhan sumber daya pendukungnya.
Karena itu, pemerintah ingin menyeleksi lokasi secara cermat. Pembangunan perlu mengikuti kebutuhan komputasi, bukan sekadar mengejar penambahan kapasitas.
“Tapi itu, penjagaan, supaya kita ini tidak boleh dibanjiri. Kita harus betul-betul pilih-pilih lokasi, kemudian juga sesuai kebutuhan, tidak boleh juga terlalu berlebih, karena harus ada trade-off-nya. Bagaimana ekonomi kreatif digital tetap tumbuh, tapi air terjaga, energi tetap terjaga,” tegasnya.
Meutya juga menyoroti perbedaan kebutuhan komputasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia masih membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital, sedangkan menurutnya, Amerika Serikat sudah memiliki kapasitas komputasi yang sangat tinggi.
Pertumbuhan Digital Harus Sejalan dengan Kebutuhan Warga
Pemerintah terus mendorong infrastruktur digital dan kapasitas komputasi untuk mendukung pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) serta inovasi industri dalam negeri.
Meski demikian, penambahan pusat data harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sumber daya setempat. Ketersediaan listrik, air, dan konektivitas perlu masuk dalam perhitungan sejak tahap perencanaan.
Meutya menegaskan bahwa pertumbuhan kebutuhan komputasi tidak boleh mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
“Tidak boleh mengganggu ketersediaan kebutuhan air di situ dan juga kebutuhan energi di situ, dan kemudian juga ya itu, yang penting masyarakat kebutuhannya tidak boleh terganggu, tapi di sisi lain juga kebutuhan komputasinya terpenuhi,” kata dia.
Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan pengembangan pusat data dapat mendukung ekonomi digital sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya. Koordinasi lintas sektor dan pemilihan lokasi yang tepat menjadi bagian penting untuk mencapai keseimbangan tersebut.
Naskah adaptasi Harian Cakrawala dari InfoPublik





