Harian Cakrawala – KBRI Phnom Penh mendorong percepatan deportasi 550 Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah dari Kamboja. Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Phnom Penh, Krishnajie Partadireja, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan otoritas setempat. Upaya ini bertujuan mempercepat pemulangan para WNI sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Penangkapan 550 WNI di Kamboja
Penangkapan massal tersebut terjadi dalam operasi pemberantasan penipuan dan judi daring di Gedung One Avenue, Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja, pada Minggu (4/10/2026).
Operasi itu melibatkan jumlah WNI terbanyak dalam satu kali penertiban di Kamboja. Jumlah tersebut melampaui rekor sebelumnya pada Agustus 2024 di Sihanoukville, yang melibatkan 330 WNI.
KBRI Phnom Penh Pastikan Hak WNI Terpenuhi
Untuk memastikan pemenuhan hak para WNI, tim diplomatik KBRI Phnom Penh mengunjungi tempat penampungan Detensi Sementara Kong Va di Provinsi Banteay Meanchey pada Rabu (7/10/2026).
Tim tersebut memeriksa kondisi kesehatan para tahanan dan mengumpulkan dokumen paspor. Langkah ini bertujuan memperlancar proses administrasi pemulangan ke Indonesia.
“Kami menghargai kerja sama otoritas Banteay Meanchey dan berharap proses pemindahan serta deportasi dapat dilakukan sesegera mungkin sesuai prosedur yang berlaku. KBRI berkomitmen untuk mendukung kelancaran proses tersebut,” kata Krishnajie melalui keterangan resmi.
KBRI Imbau WNI Waspadai Tawaran Kerja Ilegal
Di tengah proses administrasi deportasi 550 WNI, Krishnajie juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.
“Jangan tergiur pekerjaan yang tidak jelas, apalagi yang berpotensi melanggar hukum,” ujar Krishnajie.
Wakil Gubernur Hill Raya dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Brigjen Ly Hour mendukung percepatan deportasi tersebut.
Keduanya berkomitmen membantu pemindahan para WNI beserta kebutuhan logistik dari tempat penampungan ke Phnom Penh sebelum proses pemulangan ke Indonesia.
