Harian Cakrawala – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat tata kelola BUMD DKI Jakarta untuk mencegah risiko hukum dalam pengambilan keputusan bisnis. Upaya ini menekankan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan pemahaman Business Judgment Rule (BJR) bagi jajaran direksi, komisaris, serta dewan pengawas.
Jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mengambil keputusan bisnis secara cepat dan tepat. Namun, setiap keputusan harus tetap mengikuti ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tanpa pertimbangan matang, keputusan strategis dapat menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan tindak pidana korupsi.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa direksi memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan secara mandiri. Meski demikian, direksi tidak boleh menggunakan kewenangan tersebut untuk memenuhi kepentingan atau keinginan pribadi.
“Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi,” tegas Tanak dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Minggu (15/11/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan strategis harus mengacu pada anggaran dasar perusahaan, ketentuan internal, serta peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, direksi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan sesuai ketentuan hukum.
KPK Tekankan Pentingnya Business Judgment Rule bagi Direksi BUMD
Salah satu hal yang menjadi perhatian KPK adalah pemahaman terhadap Business Judgment Rule (BJR). Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada pengurus perusahaan ketika mengambil keputusan bisnis yang memenuhi persyaratan tertentu.
Menurut Tanak, perlindungan tersebut berlaku apabila direksi mengambil keputusan secara hati-hati, berlandaskan itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan.
“BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan,” ujarnya.
Oleh karena itu, BJR bukanlah bentuk kekebalan hukum bagi direksi. Direksi tidak boleh menggunakan prinsip tersebut untuk membenarkan keputusan yang melampaui kewenangan, mengabaikan prosedur, atau mengutamakan kepentingan pribadi.
KPK juga mengingatkan pengurus perusahaan mengenai risiko tindakan ultra vires. Istilah tersebut menjelaskan tindakan pengurus perusahaan yang melampaui kewenangan atau menjalankan tugas di luar batas tanggung jawabnya.
Sebagai contoh, bank daerah dapat menghadapi persoalan hukum apabila memberikan fasilitas kredit di luar prosedur tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak berwenang di perusahaan. Jika tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum, pihak berwenang dapat meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat sesuai ketentuan yang berlaku.
Lima Prinsip GCG untuk Memperkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta
Selain memahami BJR, jajaran pengurus juga perlu menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini tidak boleh sekadar memenuhi dokumen administrasi, tetapi harus menjadi bagian dari kegiatan operasional perusahaan.
GCG memiliki lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip tersebut membantu perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, BUMD memiliki karakteristik khusus karena menjalankan kegiatan komersial sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah menggunakan kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai modal untuk menunjang kegiatan perusahaan.
Kondisi tersebut menuntut pengurus BUMD mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Mereka perlu memperhatikan risiko bisnis, kepatuhan terhadap peraturan, serta dampak keputusan terhadap perusahaan dan kepentingan masyarakat.
Dalam konteks hukum, aparat penegak hukum dapat meminta pertanggungjawaban direksi maupun komisaris sesuai peran dan keterlibatan masing-masing apabila mereka melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Karena itu, pengurus perlu memahami batas kewenangan, prosedur internal, dan mekanisme pengawasan. Langkah tersebut penting untuk melindungi perusahaan sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan aset daerah.
KPK dan Pemprov DKI Jakarta Perkuat Kapasitas Pimpinan BUMD
Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mendukung upaya KPK dalam memperkuat pemahaman tata kelola perusahaan.
Menurutnya, seluruh jajaran pimpinan BUMD perlu menyamakan persepsi. Dengan pemahaman yang sama, direksi, komisaris, dan dewan pengawas dapat mengambil keputusan secara profesional serta mempertimbangkan risiko dan batas kewenangan.
“Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional,” ujar Syaefuloh.
Selain memperkuat tata kelola, penerapan GCG dan BJR juga mendukung pembentukan budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan daerah. Dalam hal ini, integritas pimpinan memegang peranan penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan kegiatan operasional berjalan sesuai aturan.
Untuk mewujudkannya, perusahaan perlu mendukung setiap keputusan bisnis dengan kajian yang memadai, dokumentasi yang jelas, pengelolaan risiko, serta mekanisme pengawasan yang efektif.
Melalui langkah tersebut, pimpinan dapat memastikan bahwa setiap keputusan bertujuan memenuhi kepentingan perusahaan, bukan memberikan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Melalui Directorship Program, KPK mendorong jajaran pimpinan BUMD DKI Jakarta meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan. Program ini membantu mereka menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepatuhan terhadap hukum.
Pada akhirnya, BUMD tidak hanya perlu mencapai target kinerja usaha, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Melalui tata kelola yang kuat dan kepemimpinan berintegritas, BUMD dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.





