Transformasi Kemenimipas, Wamen Dorong Perubahan Nyata

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) M. Maulana Bungaran membuka FGD Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Harian Cakrawala – Transformasi Kemenimipas menjadi langkah penting untuk menghadirkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), M. Maulana Bungaran, menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak hanya menyangkut struktur organisasi atau nomenklatur, tetapi juga peningkatan pelayanan publik serta pemenuhan hak masyarakat dan warga binaan.

Maulana membuka diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) bertajuk Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus menyampaikan pentingnya perubahan di lingkungan kementerian. Kegiatan berlangsung di Gedung Kemenimipas, Jakarta, Senin (16/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Kemenimipas.

Menurut Maulana, pembentukan Kemenimipas sebagai kementerian tersendiri merupakan langkah strategis Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan ini bertujuan memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, pembentukan kementerian tersebut juga membawa tanggung jawab yang semakin kompleks. Kemenimipas harus menjalankan dua sektor utama, yaitu keimigrasian dan pemasyarakatan.

Tantangan Transformasi Kemenimipas di Dua Sektor

Pada sektor keimigrasian, kementerian harus menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan modern. Di sisi lain, kementerian tetap perlu memperkuat pengawasan serta penegakan hukum.

Sementara itu, sektor pemasyarakatan menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kementerian juga perlu meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan serta mengatasi kepadatan hunian dan keterbatasan sumber daya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenimipas telah menjalankan 13 program akselerasi pada 2025. Program tersebut kemudian berlanjut melalui 15 program aksi pada 2026.

Berbagai program itu menjadi bentuk kontribusi kementerian dalam mendukung prioritas nasional. Fokusnya mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, makan bergizi gratis, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum, hingga peningkatan investasi.

Transformasi Kemenimipas Harus Berdampak Nyata

Meski telah menjalankan berbagai program, Maulana mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari jumlah program, inovasi, atau penghargaan. Menurutnya, manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan perubahan.

Selain itu, transformasi juga harus mendorong perubahan budaya kerja dan meningkatkan profesionalisme aparatur. Dengan demikian, pembenahan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi turut memperbaiki kualitas kinerja dan pelayanan.

“Kami membutuhkan perspektif dari Kantor Staf Kepresidenan untuk menilai keselarasan program kementerian dengan prioritas Presiden, Bappenas untuk melihat kontribusinya terhadap pembangunan nasional, serta dari Komisi XIII DPR sebagai mitra kerja dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,” ujar Maulana Bungaran.

Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk memperkuat tata kelola kementerian. Masukan dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, kalangan akademisi, dan media massa juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik.

Evaluasi Transformasi Kemenimipas melalui Buku Kinerja

Dalam kesempatan tersebut, Kemenimipas juga memproyeksikan penerbitan buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Buku ini tidak hanya mencatat capaian kinerja, tetapi juga mengulas berbagai aspek yang masih perlu Kemenimipas perbaiki.

Kegiatan FGD tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Plt. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna Reza, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

Melalui forum tersebut, Kemenimipas diharapkan dapat menghimpun masukan konstruktif agar transformasi berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan begitu, perubahan kelembagaan dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Sumber

Pos terkait