Harian Cakrawala – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa pemerintah harus menangani konten ilegal sesuai prosedur dan dasar hukum. Penanganan tersebut mencakup verifikasi laporan dan koordinasi dengan platform digital serta instansi berwenang.
Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada platform digital untuk menyampaikan tanggapan. Platform dapat mengajukan keberatan atas tindakan moderasi maupun sanksi administratif.
Dasar Hukum Penanganan Konten Ilegal
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan dasar kewenangan kementeriannya. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 40.
Aturan tersebut mewajibkan platform melakukan moderasi mandiri. Tujuannya untuk menjaga keamanan layanan berbasis konten buatan pengguna (user-generated content).
“Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diberikan kewajibannya kepada platform. Tujuannya untuk memastikan bahwa memang khususnya platform-platform yang bersifat user generated content itu tetap kondusif,” jelas Mediodecci.
Ia juga menjelaskan sejumlah kewenangan Kemkomdigi. Kementerian dapat memerintahkan pemutusan akses konten ilegal. Kemkomdigi juga dapat mewajibkan platform melakukan takedown sesuai batas waktu.
Selain itu, kementerian dapat menjatuhkan sanksi administratif. Kemkomdigi juga menilai kepatuhan tata kelola konten penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat.
Kemkomdigi Memiliki Batas Kewenangan
Meski memiliki kewenangan tersebut, Kemkomdigi tetap mengikuti batasan hukum. Kementerian tidak melakukan penyidikan atau penegakan hukum pidana secara mandiri.
Kemkomdigi juga tidak dapat memutus akses konten secara sewenang-wenang. Kementerian hanya dapat memutus akses secara langsung terhadap dua jenis konten, yaitu perjudian daring dan pornografi.
Sementara itu, penanganan konten terlarang lainnya memerlukan rekomendasi atau verifikasi dari instansi berwenang.
“Jadi konten yang bisa diputus secara langsung oleh Komdigi hanya dua, perjudian online dan pornografi. Selain dari itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi instansi yang berwenang,” tegasnya.
Tahapan Verifikasi Laporan Konten
Dalam menangani laporan, Kemkomdigi terlebih dahulu melakukan verifikasi. Laporan dapat berasal dari beberapa sumber, seperti:
- Patroli siber Kemkomdigi.
- Aduan masyarakat.
- Laporan instansi pemerintah.
- Laporan aparat penegak hukum.
Petugas kemudian memeriksa data pendukung dan persyaratan laporan. Setelah itu, Kemkomdigi mengirimkan notifikasi kepada platform terkait.
Mediodecci menjelaskan bahwa platform harus memberikan tanggapan atas notifikasi tersebut. Platform dapat menerima permintaan penurunan konten atau menyampaikan keberatan.
“Di sini prosesnya mulai dari kita terima aduan, entah dari patroli siber, aduan konten masyarakat, aduan instansi, ataupun aduan Polri. Komdigi melakukan verifikasi terhadap data dukung yang diberikan atas dugaan pelanggaran,” terang Mediodecci.
Ia juga menyebutkan bahwa satu pengiriman atau batch dapat memuat 200 hingga 400 tautan (link). Platform harus memberikan tanggapan terhadap setiap pengiriman tersebut.
Dengan demikian, platform tidak selalu menyetujui seluruh permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi.
Platform Berhak Mengajukan Keberatan
Kemkomdigi juga memberikan hak keberatan kepada platform ketika kementerian menjatuhkan sanksi administratif. Proses pemberian sanksi dimulai dengan surat teguran pertama.
Selanjutnya, Kemkomdigi mengirimkan surat teguran kedua. Surat tersebut sudah dilengkapi kode pembayaran (billing) untuk penagihan denda administratif.
Meski menghadapi sanksi, platform tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.
“Jadi setelah masuk ke dalam sistem, kemudian ada pengenaan sanksi mulai dari surat teguran 1, lalu surat teguran 2 yang sudah dilengkapi dengan kode billing untuk tagihan atas denda administratif, platform tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan,” pungkas Mediodecci.





