Harian Cakrawala – Banjir susulan kembali melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Sebanyak 22 desa di lima kecamatan terdampak akibat hujan deras. Kondisi ini menghambat proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung sejak November 2025.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, Okta Handipa, menyebut banjir terjadi sekitar empat kali. Bencana tersebut berlangsung sejak akhir Oktober hingga awal November 2026.
Menurut Okta, sungai yang dangkal dan tanggul yang belum optimal meningkatkan risiko banjir. Debit air dari wilayah hulu juga meningkat saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
“Dikatakan sungai masih dangkal dan tanggul sungai belum optimal diperbaiki. Ini mengakibatkan banjir susulan ketika terjadi intensitas hujan yang tinggi di kawasan hulu,” kata Okta di Pendopo Rumah Bupati Pidie Jaya, Senin (16/11/2026) malam.
BPBD Percepat Penanganan Banjir
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Status tersebut berlaku mulai 4 hingga 17 November 2026.
Langkah ini bertujuan mempercepat penanganan dampak banjir. BPBD juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum.
Koordinasi tersebut mencakup pengerukan sungai, penanganan sedimentasi, dan perbaikan tanggul. Pemerintah juga mendorong perbaikan tanggul secara permanen agar banjir tidak terus berulang.
Okta menilai perbaikan sungai sangat mendesak. Sebab, kondisi sungai saat ini dapat menghambat pemulihan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ribuan Rumah Warga Masih Rusak
Selain menangani banjir susulan, pemerintah daerah juga mempercepat rehabilitasi rumah warga. BPBD Pidie Jaya mencatat tiga kategori kerusakan rumah.
Sebanyak 3.069 rumah mengalami rusak berat. Kemudian, 3.200 rumah mengalami rusak sedang. Sementara itu, 13.197 rumah lainnya mengalami rusak ringan.
Dari seluruh rumah tersebut, sekitar 282 unit telah menerima bantuan stimulan perbaikan. Pemerintah masih melanjutkan pendataan dan koordinasi untuk menangani rumah lainnya.
Okta menjelaskan bahwa BPBD telah melakukan penilaian cepat atau rapid assessment. Petugas juga memeriksa dan memvalidasi data warga terdampak.
Selanjutnya, BPBD menyerahkan data tersebut kepada BNPB, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), serta kementerian terkait. Data ini menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan menjalankan program rehabilitasi.
“Data-data yang sudah kami verifikasi dan validasi telah diserahkan kepada kementerian terkait dan BNPB agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama perumahan masyarakat, dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Pemulihan Membutuhkan Dukungan Bersama
Okta menegaskan bahwa BPBD terus memperjuangkan hak bantuan bagi masyarakat terdampak. BPBD juga memastikan setiap data warga telah melalui proses verifikasi.
Dalam penanganan bencana, pemerintah daerah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kementerian dan lembaga, TNI-Polri, lembaga swadaya masyarakat, serta relawan turut membantu proses pemulihan.
Namun, perbaikan rumah saja belum cukup untuk memulihkan kondisi masyarakat. Pemerintah juga perlu menangani sedimentasi sungai dan memperbaiki tanggul secara permanen.
Masa transisi darurat di Pidie Jaya dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember 2026. Pemerintah daerah akan memanfaatkan periode tersebut untuk mempercepat pemulihan dan menyiapkan penanganan jangka panjang.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan rumah yang layak. Mereka juga memerlukan lingkungan yang aman dari banjir dan akses terhadap layanan dasar.
Selain itu, warga membutuhkan kepastian untuk kembali bekerja dan memulihkan ekonomi keluarga. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan hunian dan perbaikan sungai dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman saat hujan deras kembali mengguyur wilayah hulu.





