Harian Cakrawala – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Pernyataan itu muncul setelah jadwal pemilihan Wapres berubah menjadi 9 Desember 2026. Presiden harus mengajukan dua kandidat kepada MPR paling lambat 25 November 2026.
Yusril menyampaikan hal itu melalui keterangan resmi. Ia sebelumnya menghadiri penyerahan rekomendasi hak asasi manusia kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Presiden Belum Ajukan Nama Calon Wapres
Yusril menjelaskan, hingga saat ini Presiden belum mengajukan nama calon Wapres kepada MPR. Padatnya agenda kenegaraan di luar negeri menjadi salah satu alasan belum terlaksananya proses tersebut.
Selain itu, Presiden perlu menjalankan prosedur formal pencalonan bersama partai politik pengusung Pilpres 2024.
“Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu,” ujar Yusril.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara.
Dengan demikian, perubahan jadwal pemilihan turut menggeser batas akhir pengajuan kandidat. Jika pemilihan berlangsung sesuai rencana awal pada 2 Desember, Presiden seharusnya menyerahkan nama calon paling lambat 18 November.
Presiden Perlu Berkoordinasi dengan Partai Pengusung
Saat ini, Presiden Prabowo masih menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina. Agenda tersebut berlanjut dengan KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden dijadwalkan tiba kembali di Tanah Air pada Jumat (19/11/2026).
Menurut Yusril, kondisi tersebut membuat Presiden belum memiliki cukup waktu untuk membahas pencalonan secara formal bersama partai politik pengusung.
“Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu. Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung,” kata Yusril.
Sesuai amanat UU MD3, satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024 dapat mengusulkan bakal calon Wapres kepada Presiden. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu memenuhi prosedur pencalonan secara cermat.
Langkah tersebut bertujuan menghindari kesalahan prosedur maupun kekurangan persyaratan administrasi dalam proses pemilihan.
Keputusan Calon Wapres Berada di Tangan Presiden
Menanggapi sejumlah nama yang mulai muncul di ruang publik, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Yusril menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Namun, ia menegaskan bahwa Presiden berwenang menentukan dua kandidat untuk diajukan kepada MPR.
“Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain,” katanya.
Setelah menerima dua nama calon paling lambat 25 November 2026, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi selama dua pekan.
Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang pemilihan melalui pemungutan suara tertutup pada 9 Desember 2026.





