
Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menangani 26.869 konten pornografi anak sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital melalui penghapusan konten, pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, serta pelindungan korban.
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Meutya, perkembangan teknologi digital membuat penyebaran konten pornografi anak semakin kompleks. Pelaku dapat memanfaatkan berbagai kanal, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung untuk menyebarkan materi ilegal.
Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan perusahaan platform digital. Kolaborasi tersebut menjadi penting agar penanganan konten ilegal tidak hanya berhenti pada proses penghapusan, tetapi juga mampu mengungkap pelaku dan jaringan di balik penyebarannya.
Kompleksitas ancaman tersebut terlihat dari sejumlah kasus yang berhasil diungkap kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban.
Selanjutnya, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan enam orang sebagai tersangka.
Selain melalui platform digital konvensional, Meutya juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Perkembangan teknologi ini menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan konten karena materi bermuatan seksual dapat dibuat melalui manipulasi digital.
Di sisi lain, Meutya menyoroti perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital. Ia menegaskan bahwa aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Oleh karena itu, perusahaan teknologi tidak boleh hanya mengandalkan pedoman komunitas (community guidelines) internal dalam menentukan kelayakan suatu konten. Platform digital juga harus menyesuaikan kebijakan moderasi dengan peraturan nasional, khususnya ketika menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelas Meutya.
Untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko pengguna anak.
Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa pelindungan anak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Perusahaan platform digital perlu mengambil peran aktif dalam mengawasi konten di layanan masing-masing dan meningkatkan kemampuan teknologi moderasi untuk mencegah penyebaran materi ilegal.
Dengan demikian, pemerintah mendorong platform digital meningkatkan investasi pada teknologi moderasi konten serta memperkuat sistem pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan konten pornografi anak sekaligus mencegah penyebaran materi yang membahayakan keselamatan dan perkembangan anak.
“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” tegasnya.
Selain penguatan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah juga menjadi perhatian. Pemahaman terhadap perkembangan teknologi, kemampuan investigasi digital, serta koordinasi antarlembaga perlu terus ditingkatkan agar penanganan kejahatan siber dapat menjangkau pelaku dan jaringan distribusi konten ilegal.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkasnya.



