Karhutla Kalsel Jadi Perhatian, Menteri LH Ancam Sanksi Tegas Korporasi Nakal
Harian Cakrawala – Karhutla Kalsel kembali menjadi perhatian pemerintah setelah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Moh Jumhur Hidayat melakukan peninjauan pada Senin (24/8/2026) atas perintah Presiden. Ia ingin memastikan koordinasi penanganan karhutla berjalan efektif, melindungi masyarakat dari dampak asap, sekaligus memperkuat penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan.
Menteri LH Pantau Langsung Penanganan Karhutla Kalsel
Dalam kunjungannya ke Kalimantan Selatan, Moh Jumhur Hidayat melihat langsung proses penanganan kebakaran di sejumlah lokasi.
Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh pihak bekerja secara terkoordinasi agar proses pemadaman dapat berlangsung dengan baik.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus terus memperkuat kerja sama dalam menangani karhutla. BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta masyarakat ikut berperan dalam upaya memadamkan titik api.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan dan Puskesmas setempat ikut membantu melindungi warga yang berisiko terdampak.
Pemadaman Titik Api Jadi Prioritas
Pemerintah menempatkan pemadaman seluruh titik api sebagai prioritas utama dalam penanganan karhutla Kalsel.
Selain melakukan pemadaman, pemerintah juga memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kebakaran semakin meluas.
Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembakaran lahan. Ia meminta aparat penegak hukum menindak pihak yang terbukti melanggar aturan lingkungan.
Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pelaku perorangan. Pemerintah juga mengawasi korporasi yang memiliki area konsesi dan mengalami kebakaran.
Puluhan Tersangka Sudah Ditetapkan
Penegakan hukum terhadap pelaku karhutla mulai menunjukkan hasil. Jajaran Kepolisian di sembilan Polda telah menetapkan sekitar 72 tersangka terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.
Selain proses pidana, KLH/BPLH juga melakukan investigasi terhadap perusahaan yang area konsesinya terbakar.
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah hukum dan administratif terhadap korporasi yang terbukti memiliki keterkaitan dengan kebakaran.
Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, gugatan perdata, ganti rugi lingkungan, hingga kewajiban membayar biaya pemulihan ekosistem.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pemadaman kebakaran, tetapi juga ingin memastikan pihak yang bertanggung jawab ikut menangani dampak lingkungan.
Luas Lahan Terbakar Menurun
Data BNPB menunjukkan adanya penurunan luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan.
Pada 2023, luas lahan terbakar tercatat mencapai sekitar 190.000 hektare. Angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar 8.000 hektare.
Pemerintah melihat penurunan tersebut sebagai salah satu hasil dari upaya mitigasi dan penanganan bencana sebelum kebakaran berkembang lebih luas.
Meski demikian, pemerintah tetap meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah berharap luas kebakaran tidak kembali mendekati angka pada 2023.
Pemerintah Perkuat Kolaborasi
Penanganan karhutla Kalsel membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu menjalankan peran masing-masing.
Selain memadamkan api, pemerintah juga harus melindungi warga dari dampak asap serta mencegah munculnya titik api baru.
Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja bersama seluruh pihak untuk mengendalikan karhutla di Kalimantan Selatan.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga penurunan luas lahan terbakar sekaligus mencegah kebakaran kembali meluas seperti yang terjadi pada 2023.
Kesimpulan
Karhutla Kalsel menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat memastikan pemerintah memperkuat pemadaman, perlindungan masyarakat, mitigasi, dan penegakan hukum.
Dengan penetapan sekitar 72 tersangka serta investigasi terhadap korporasi yang area konsesinya terbakar, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menangani karhutla secara lebih tegas.
Penurunan luas lahan terbakar dari sekitar 190.000 hektare pada 2023 menjadi sekitar 8.000 hektare juga menjadi catatan penting dalam upaya pengendalian kebakaran di Kalimantan Selatan.
Sumber: InfoPublik
Penulis sumber: Wahyu Sudoyo
Tanggal sumber: Selasa, 25 Agustus 2026
