UMP Jawa Timur 2027 Naik 11,57 Persen, Khofifah Tetapkan Sebesar Rp2,73 Juta

Harian Cakrawala – SURABAYA, 22 NOVEMBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Angka yang ditetapkan meningkat Rp283.119,32 atau 11,57 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68.

UMP Jawa Timur 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapannya tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.

“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Gubernur Khofifah, Minggu (22/11).

Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan tahun 2027 disusun dengan memperhatikan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan dan daya beli pekerja dengan kemampuan dunia usaha agar aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tetap berjalan.

“Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” kata Gubernur Khofifah.

Dalam proses penghitungan, sejumlah indikator ekonomi menjadi pertimbangan, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen. Kenaikan UMP sebesar 11,57 persen tersebut berada di atas angka inflasi yang menjadi salah satu dasar penghitungan.

Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi perhatian dalam kebijakan pengupahan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan. Dengan penetapan UMP 2027 sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL 2026 meningkat menjadi 72,94 persen, dari sebelumnya 65,38 persen pada 2026.

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” terang Khofifah.

Khofifah menambahkan, penetapan upah minimum juga perlu melihat karakteristik dan kondisi perekonomian masing-masing daerah. Maka, perbandingan upah antarprovinsi tidak cukup hanya dilihat dari nominalnya, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan indikator ekonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2,73 juta berada pada kisaran yang berdekatan dengan DI Yogyakarta sebesar Rp2.725.000 dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp2.655.454. Sementara itu, rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur tercatat sebesar 72,94 persen, dibandingkan Jawa Barat 70,62 persen dan Jawa Tengah 71 persen.

Khofifah menegaskan, kebijakan pengupahan harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Peningkatan upah diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi daerah. Di sisi lain, produktivitas, kapasitas perusahaan, serta keberlanjutan lapangan kerja juga harus menjadi perhatian bersama.

Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan yang beragam. Sehingga, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Apabila UMK telah ditetapkan, upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah UMK.

Khofifah juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja perlu didukung oleh upaya pengendalian biaya hidup. Menurutnya, daya beli masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kenaikan upah nominal, tetapi juga oleh stabilitas harga kebutuhan pokok, keterjangkauan transportasi, dan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya.

Pemprov Jatim terus mendorong pengendalian inflasi dan menjaga keterjangkauan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru mulai berlaku. Ia juga mengajak perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan pekerja agar pelaksanaan kebijakan berjalan baik, memberikan kepastian hak, serta menjaga hubungan industrial yang kondusif.

“Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga,” pungkasnya.

Pos terkait