Harian Cakrawala – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa reforma agraria harus mewujudkan keadilan. Pengelolaan tanah juga harus memberi manfaat bagi masyarakat. Prinsip tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Tito menyampaikan hal itu melalui keterangan resmi pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah provinsi. Pertemuan tersebut membahas pengelolaan Aset Pemerintah Daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) serta Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Tito Soroti Penguasaan Tanah
Tito mengatakan masih ada pihak tertentu yang menguasai tanah secara dominan. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Penguasaan tanah yang tidak merata juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah perlu mencari solusi melalui penataan regulasi agraria.
Tito menilai revisi regulasi agraria penting untuk menjawab persoalan tersebut. Pemerintah juga perlu memperhatikan pengelolaan hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB).
Menurut Tito, sejumlah lahan HGU dan HGB belum memberikan manfaat secara optimal. Sebagian lahan bahkan berada dalam kondisi idle atau tidak digunakan.
Pemerintah Perlu Menata Lahan Idle
Tito menilai pemerintah perlu menata kembali lahan yang tidak produktif. Langkah tersebut dapat membuka peluang pemanfaatan tanah bagi masyarakat.
“Kalau saya tidak salah, Bapak Presiden juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, (lahan) yang idle tidak digunakan, tidak dipakai, diambil kembali oleh negara. Dan kemudian didistribusikan kepada rakyat,” ujarnya.
Tito juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan investasi. Menurutnya, kedua sektor tersebut memiliki peran penting bagi pembangunan.
Ketahanan Pangan Tetap Menjadi Prioritas
Tito mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pemerintah perlu menjaga lahan sawah yang sudah tersedia.
Selain itu, pemerintah juga perlu membuka lahan sawah baru di sejumlah wilayah. Langkah tersebut bertujuan mendukung kebutuhan pangan nasional.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu menyediakan lahan untuk kegiatan industrialisasi. Investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tantangan tersebut cukup besar di Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki infrastruktur, tenaga kerja, dan ekosistem industri yang relatif lebih siap.
“Pada prinsipnya kami berpendapat bahwa program untuk swasembada pangan yang menjadi unggulan Bapak Presiden nomor satu ketahanan pangan. Ini harus kita dukung, baik dengan cara menjaga luasan lahan yang harus berkelanjutan maupun yang harus kita lindungi untuk pangan,” kata Tito Karnavian.
Perlu Mekanisme Kompensasi bagi Daerah
Tito menambahkan bahwa pemerintah perlu merumuskan mekanisme kompensasi bagi daerah yang mempertahankan lahan untuk kebutuhan pangan.
Pada saat yang sama, daerah lain dapat memperoleh manfaat dari pengembangan kawasan komersial atau industri. Mekanisme tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.
Sumber
