Harian Cakrawala – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari pengendalian api, pemantauan titik panas dan cuaca, operasi pemadaman darat dan udara, perlindungan masyarakat, pemantauan kualitas udara, hingga penegakan hukum.
Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fahd Pahdepie, mengatakan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. “Dalam penanganan karhutla, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus. Pertama adalah mengendalikan api di lapangan. Tapi ada pekerjaan besar kedua yang tidak kalah penting, yaitu memastikan masyarakat di sana segera pulih kondisinya,” ujar Fahd dalam konferensi pers perkembangan penanganan karhutla di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Fahd, dampak karhutla dapat meluas melampaui wilayah terjadinya kebakaran. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, kualitas udara, mobilitas, aktivitas sehari-hari, hingga perekonomian daerah.
Karena itu, pemerintah berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kondisi terkini di lapangan, termasuk wilayah yang membutuhkan perhatian, langkah penanganan yang dilakukan, risiko yang perlu diantisipasi, serta tindakan yang perlu dilakukan masyarakat. “Karhutla tidak dapat ditangani oleh satu institusi. Hari ini kami hadir di sini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kerja keras, kolaborasi, dan gotong royong lintas institusi ini nyata di lapangan dilakukan,” katanya.
Fahd menjelaskan, koordinasi penanganan dilakukan secara terintegrasi. Pemantauan cuaca dan titik panas menjadi bagian dari upaya mendeteksi perkembangan situasi, kemudian dilanjutkan dengan operasi pemadaman di darat dan udara serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kualitas udara dan aspek penegakan hukum untuk mengusut penyebab kebakaran.
Aspek hukum menjadi penting karena terdapat laporan bahwa sebagian kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah, kata Fahd, berkomitmen menindak pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan. “Banyak dilaporkan bahwa sebetulnya penyebabnya adalah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu saya kira menjadi komitmen pemerintah juga untuk menegakkan hukum bagi siapapun yang menimbulkan kebakaran hutan yang merugikan banyak pihak,” tegas Deputi I Bakom RI.
Fahd juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang akurat di tengah situasi karhutla. Menurutnya, informasi yang tidak lengkap, termasuk informasi lama maupun hoaks yang kembali beredar, dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Pemerintah karena itu berupaya menyediakan informasi langsung atau first hand mengenai perkembangan penanganan karhutla melalui keterlibatan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang masing-masing. “Kami juga melihat bahwa informasi yang beredar banyak juga yang dari tahun-tahun sebelumnya, banyak yang hoaks. Kita berusaha memastikan masyarakat mendapatkan informasi langsung, first hand, dari pihak pemerintah,” ujarnya.
Ia mengajak media turut berperan dalam menyampaikan informasi yang cepat sekaligus akurat kepada masyarakat. Dalam kondisi darurat seperti karhutla, kecepatan informasi diperlukan, tetapi ketepatan informasi dinilai sangat menentukan agar masyarakat dapat mengambil langkah yang tepat.
“Dalam situasi seperti karhutla, kecepatan informasi memang dibutuhkan, tetapi ketepatan informasi jauh lebih menentukan dan juga memberikan ketenangan, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak,” katanya.
Menurut Fahd, informasi yang jernih dapat membantu masyarakat tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan. Masyarakat juga dapat memahami langkah yang perlu dilakukan apabila kondisi di wilayah terdampak mengalami perkembangan.
Penanganan karhutla tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Masing-masing institusi menyampaikan perkembangan sesuai tugas dan kewenangannya agar informasi yang diterima masyarakat tidak terpisah-pisah.
Komitmen Kuat Pemerintah
Fahd mengatakan pemerintah juga berkomitmen menjalankan arahan Presiden dalam mempercepat penyelesaian persoalan karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja bersama antara pemerintah pusat, institusi terkait, serta unsur yang bekerja langsung di lapangan. “Pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menuntaskan permasalahan karhutla,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan media dan masyarakat diperlukan untuk memastikan perkembangan penanganan karhutla dapat diketahui secara akurat. Pemerintah juga membuka ruang agar informasi mengenai kondisi di lapangan dapat terus disampaikan secara faktual dan terukur.
Setelah konferensi pers tersebut, perwakilan kementerian dan lembaga terkait menyampaikan perkembangan situasi, tindakan yang telah dan sedang dilakukan, serta langkah antisipasi untuk menghadapi perkembangan karhutla di sejumlah wilayah.
Dengan pendekatan lintas sektor tersebut, penanganan karhutla diarahkan tidak hanya untuk mengendalikan kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat, memulihkan aktivitas warga, menjaga kualitas lingkungan, serta memastikan aspek hukum berjalan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
