Harian Cakrawala – Pemerintah memperkuat pertahanan siber nasional untuk menghadapi peningkatan ancaman digital. Langkah ini dilakukan setelah jutaan percobaan serangan siber menyasar berbagai infrastruktur dalam waktu singkat.
Data pemantauan terbaru mencatat sekitar 1,9 juta aktivitas siber dalam kurun waktu 24 jam. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya frekuensi dan kecanggihan serangan terhadap ruang digital Indonesia.
Kini, pelaku kejahatan siber tidak hanya menggunakan metode konvensional. Mereka juga memanfaatkan kecerdasan buatan otonom atau agentic AI untuk menemukan celah keamanan secara cepat dan otomatis.
Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah menerapkan pertahanan berlapis melalui pembagian tugas antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Pertahanan Siber Nasional Libatkan BSSN dan Kemkomdigi
Dalam sistem keamanan digital nasional, BSSN dan Kemkomdigi menjalankan tugas yang saling melengkapi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa BSSN menangani aspek teknis keamanan serta perlindungan operasional infrastruktur informasi vital.
“Komdigi dengan BSSN melakukan koordinasi terkait dengan ancaman serangan siber yang sedang terjadi,” ujarnya usai Peluncuran Data Center Equinix Phase 2 di Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Kemkomdigi memastikan kesiapan ekosistem digital agar sesuai dengan protokol ketahanan nasional.
Menurut Nezar, pemerintah perlu meningkatkan mitigasi terhadap ancaman berbasis AI agent. Salah satunya melalui pengujian sistem dalam lingkungan terisolasi (sandboxing) dan penerapan manajemen risiko pada layanan digital strategis.
Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat mendorong inovasi teknologi sekaligus mengurangi risiko kerentanan sistem.
Kemkomdigi Perketat Pengawasan Ruang Digital
Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di ruang digital.
Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Wasdigi) Kemkomdigi memperkuat koordinasi dengan BSSN untuk menangani laporan kebocoran data.
Dirjen Wasdigi Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam penanganan insiden keamanan digital.
“Kolaborasi ini mencakup penelusuran jejaring distribusi data ilegal hingga pemutusan akses atau pemblokiran terhadap situs-situs yang memfasilitasi perdagangan data pribadi secara tidak sah,” ujarnya.
Selain melakukan penindakan, pemerintah juga mengedukasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar mematuhi ketentuan perlindungan data dan keamanan sistem.
Pemerintah Perkuat Keamanan Infrastruktur Digital
Pada sektor pemerintahan, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi mengambil langkah pencegahan untuk memperkuat keamanan sistem elektronik.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan tiga surat imbauan resmi.
Kemkomdigi menyampaikan imbauan kepada pengguna Pusat Data Nasional (PDN-1), pengelola Government Cloud, dan PSE publik.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Security Advisory yang diterbitkan Gov-CSIRT BSSN.
“Seluruh pengelola sistem diinstruksikan untuk segera melakukan pembaruan perangkat lunak (patching), mengaudit konfigurasi sistem, serta memperkuat lapisan perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS),” jelasnya.
Melalui imbauan tersebut, pemerintah mendorong setiap pengelola sistem untuk memperbarui perangkat lunak dan memeriksa konfigurasi keamanan secara berkala.
BSSN Perkuat Keamanan Sektor Keuangan
Selain infrastruktur pemerintahan, sektor perbankan dan keuangan juga menjadi perhatian dalam penguatan pertahanan siber nasional.
Untuk itu, BSSN berkoordinasi dengan Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) dalam mempercepat penanganan ancaman siber.
BSSN telah mengonsolidasikan pembentukan 151 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di sektor keuangan.
Selain itu, BSSN rutin menggelar simulasi penanganan krisis atau table top exercise. Kegiatan ini bertujuan menguji kesiapan setiap pihak dalam merespons insiden keamanan siber.
Perkuat Pertahanan Siber Secara Berkelanjutan
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengutamakan pencegahan dalam menjaga keamanan ruang digital. Kolaborasi BSSN dan Kemkomdigi juga menjadi bagian penting dalam membangun pertahanan siber nasional.
Namun, keberhasilan upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pengelola sistem elektronik. Instansi pemerintah maupun sektor swasta perlu menerapkan standar keamanan secara konsisten.
Dengan demikian, penguatan sistem, peningkatan koordinasi, dan kedisiplinan pengelola teknologi menjadi kunci untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
