Harian Cakrawala – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka, menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Kamis (12/11/2026). Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Ia menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Gibran juga menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Muzani menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR RI untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
MPR Siapkan Rapat Gabungan Bahas Pengganti Wapres
Sebagai tindak lanjut, pimpinan MPR menggelar rapat pada Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
MPR menjadwalkan rapat gabungan tersebut pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Menurut Muzani, rapat gabungan itu akan membahas empat agenda utama terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pertama, pimpinan MPR menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres. Kedua, pimpinan MPR menyepakati langkah untuk menyurati Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Ketiga, rapat membahas pembentukan tim verifikasi berkas calon Wapres yang diajukan Presiden. Keempat, pimpinan MPR menyepakati pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR RI.
“Rapat ketiga, untuk membentuk tim verifikasi berkas calon Wapres yang diajukan oleh Presiden. Dan keempat, rapat guna menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR RI,” tutur Muzani.
Sebelumnya, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB. Ia membawa map putih dan mendapat pengawalan petugas. Gibran mengenakan jas hitam, kemeja putih, serta dasi merah. Setelah tiba, ia langsung menuju lantai tujuh untuk menemui Ketua MPR.
Muzani menerima Gibran bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Mereka antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, dan Kahar Muzakir.
Setelah menyerahkan surat dan mengikuti pertemuan singkat, Gibran meninggalkan gedung melalui lobi. Ia tidak memberikan keterangan kepada awak media.
Sebelum mengunjungi MPR, Gibran juga berpamitan dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Ijazah
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikannya. Situasi tersebut juga berkaitan dengan proses politik yang berlangsung di DPR.
Sehari sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa jumlah pengusul telah memenuhi persyaratan minimal. Aturan menetapkan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi untuk mengajukan usulan tersebut.
Selanjutnya, DPR akan memproses usulan itu melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Sebelumnya, Gibran juga menyampaikan kesiapannya mengikuti saran Presiden Prabowo Subianto. Ia akan memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Polemik ini berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Dokumen tersebut menjadi objek perkara hukum dan putusan Mahkamah Agung (MA).
Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres
Setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, perhatian beralih pada mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan tersebut. Apabila terjadi kekosongan, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari.
Dalam sidang tersebut, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang Presiden usulkan.
Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur mekanisme tersebut beserta perubahannya.
Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri dan proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kelangsungan pemerintahan dan tata negara.
