Harian Cakrawala – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sistem ini menggabungkan data spasial dan informasi perizinan untuk memperkuat pengawasan serta pencegahan kebakaran.
Melalui sistem tersebut, BNPB dapat memetakan titik panas (hotspot) dan memantau luas area terbakar. Sistem ini juga membantu BNPB mengenali pemegang izin atau pengelola lahan yang mengalami kebakaran.
Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya BNPB memperkuat penanganan karhutla. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemadaman api. BNPB juga menelusuri lokasi kebakaran, mengawasi pemanfaatan lahan, dan mencegah kejadian serupa.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdul Rahman memimpin rapat tersebut. Sejumlah kementerian dan lembaga turut menghadiri kegiatan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sistem Pemantauan Karhutla BNPB
Kristomei menjelaskan bahwa sistem BNPB menggabungkan data titik panas dan area terbakar dengan informasi perizinan lahan. Data tersebut mencakup Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), serta konsesi kehutanan dan perkebunan.
“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” kata Kristomei.
Integrasi data tersebut membantu BNPB mengenali pihak yang memiliki izin atau mengelola lahan. Dengan begitu, BNPB dapat menelusuri kepemilikan lahan saat terjadi kebakaran.
“Apabila terjadi kebakaran di suatu lahan, kami sudah bisa melihat lahan tersebut milik atau berada dalam konsesi perusahaan mana. Data HPL, konsesi, HGU, dan HGB sudah kami lakukan overlay,” ujar dia.
Menurut Kristomei, sistem ini membantu memperkuat pengawasan dan penelusuran indikasi kebakaran. Namun, petugas tetap harus memeriksa kondisi lapangan. BNPB juga perlu berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
BNPB akan membagikan data tersebut kepada sejumlah instansi. Pihak terkait meliputi kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan.
“Data-data ini nantinya akan kami bagikan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Ini menjadi bahan untuk mendukung penegakan hukum dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata dia.
Data Sebaran Titik Panas dan Area Terbakar
Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan GIS BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga Minggu (8/11/2026) pukul 18.00 WIB, terdapat 2.529 titik panas dan 976 titik api.
Total area terbakar mencapai 5.335 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.925 hektare masih mengalami kebakaran.
Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas tertinggi, yaitu 443 titik. Papua Selatan menyusul dengan 427 titik. Sementara itu, Sulawesi Tenggara mencatat 279 titik.
Data luas area terbakar juga menunjukkan angka yang cukup tinggi di ketiga provinsi tersebut.
- Kalimantan Tengah: 1.098 hektare.
- Papua Selatan: 830 hektare.
- Sulawesi Tenggara: 566 hektare.
Dalam rapat tersebut, Kristomei juga menyoroti kondisi sejumlah wilayah di Papua Selatan. Citra satelit menunjukkan indikasi pembukaan lahan dengan cara membakar.
BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Koordinasi tersebut bertujuan memeriksa langsung kondisi di lapangan.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan mengirim surat kepada Gubernur Papua Selatan pada 4 November 2026. Surat tersebut meminta verifikasi dan klarifikasi terkait kondisi lahan.
BNPB juga memaparkan hasil identifikasi awal titik panas di sejumlah wilayah konsesi perusahaan. Dua perusahaan yang masuk dalam data tersebut adalah PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta.
Namun, petugas masih perlu memeriksa kondisi lapangan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Integrasi Data untuk Memperkuat Pengawasan
BNPB mendorong kementerian dan lembaga untuk memperkuat integrasi data. Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi sistem pemantauan karhutla.
BNPB membutuhkan data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan. Informasi tersebut akan melengkapi data yang sudah tersedia dalam sistem.
“Kami membutuhkan dukungan data dari kementerian dan lembaga terkait, mulai dari data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan. Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, sistem ini dapat dikembangkan menjadi instrumen peringatan dini untuk mencegah kebakaran,” ujar Kristomei.
BNPB juga mengusulkan kewajiban respons terhadap setiap titik panas di wilayah perizinan. Pemegang izin HGU, hutan tanaman industri (HTI), dan wilayah lainnya perlu segera memeriksa titik panas yang muncul.
Selain melakukan pengecekan, pemegang izin juga perlu menyampaikan laporan dalam batas waktu yang telah disepakati.
“Prinsipnya, setiap titik panas yang muncul di dalam area perizinan harus direspons. Pemegang izin wajib melakukan pengecekan dan memberikan tanggapan dalam waktu yang kita sepakati. Jika terbukti terjadi kebakaran, harus segera dilaporkan agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan,” tegas dia.
Kristomei menegaskan bahwa sistem pemantauan BNPB juga mencakup wilayah pertambangan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menyasar kawasan hutan dan perkebunan.
” Tidak hanya HTI dan HGU atau perkebunan, data wilayah pertambangan juga kami miliki. Jadi, apabila ada aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, hal tersebut juga dapat terdeteksi melalui sistem,” ujar dia.
BNPB Perkuat Operasi Penanganan Karhutla
Selain mengembangkan sistem pemantauan, BNPB terus memperkuat operasi penanganan karhutla. Upaya ini melibatkan personel darat dan dukungan armada udara.
Berdasarkan laporan penanganan karhutla per 8 November 2026, BNPB telah mengerahkan 71.878 personel darat di sejumlah wilayah.
Dukungan udara mencakup 25 helikopter untuk operasi water bombing. BNPB juga mengerahkan 18 pesawat patroli, CASA, dan operasi modifikasi cuaca (OMC). Dengan demikian, total armada udara mencapai 43 unit.
BNPB juga menjalankan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah. Pada 7 November 2026, petugas melakukan penyemaian bahan NaCl sebanyak 3.600 kilogram dalam empat sorti.
Operasi tersebut menghasilkan hujan ringan di beberapa wilayah. Daerah yang menerima hujan meliputi Gunung Mas, Sukamara, dan Lamandau.
Selain itu, Pemerintah Australia memberikan dukungan berupa dua pesawat C-130. BNPB memanfaatkan kedua pesawat tersebut untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Timur.
Setiap pesawat memiliki kapasitas angkut air sekitar 15.000 liter. Kedua pesawat juga dapat mendukung operasi hingga enam sorti. Target distribusi air mencapai sekitar 100.000 liter per hari.
Melalui sistem pemantauan dan integrasi data, BNPB terus memperkuat pengawasan karhutla. BNPB juga meningkatkan operasi penanganan di lapangan.
Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemadaman api. BNPB juga ingin memastikan setiap indikasi kebakaran mendapat pemantauan, verifikasi, dan tindak lanjut. Dengan langkah tersebut, pengawasan pemanfaatan lahan dapat meningkat dan risiko karhutla dapat ditekan sejak dini.
