Harian Cakrawala – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara disiplin, penyelesaian administrasi aset negara, serta penguatan pengawalan program strategis nasional.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).
Dalam kunjungan itu, Menkeu melihat langsung kondisi dan fakta di lapangan. Ia meninjau pengelolaan aset, perencanaan anggaran, serta pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah di Jawa Barat.
Menkeu Tekankan Disiplin Anggaran
Dalam perencanaan anggaran, Menkeu memberikan perhatian khusus terhadap Belanja Pegawai. Menurutnya, pemerintah perlu merencanakan kebutuhan Belanja Pegawai secara tepat sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan pagu minus pada akhir tahun.
Menkeu juga menekankan pentingnya disiplin dalam mengelola anggaran.
“Pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan Belanja Pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak,” tegas Purbaya.
Pengawalan Program Strategis Nasional
Menkeu turut meninjau perkembangan pengawalan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat. Program tersebut meliputi Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk Program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat yang berada di Jawa Barat.
Hasil survei menunjukkan kondisi sekolah secara umum cukup baik. Sekolah-sekolah tersebut memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas menggunakan smartboard dan setiap siswa memperoleh satu laptop.
Menkeu menilai Program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan sehingga pemerintah perlu memperkenalkannya secara lebih luas kepada masyarakat.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Menkeu Purbaya.
Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan komunikasi dan promosi agar masyarakat semakin memahami manfaat serta keunggulan Program Sekolah Rakyat.
Pemantauan KDKMP dan SPPG
Sementara itu, Jawa Barat memiliki 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDKMP. Hingga saat ini, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa KDKMP telah menyelesaikan pembangunan.
Untuk SPPG, Jawa Barat memiliki 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG. Hingga saat ini, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 275 SPPG.
Setiap SPPG memiliki kapasitas sekitar 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaat program tersebut meliputi siswa PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Secara umum, masyarakat penerima manfaat menilai kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat cukup baik.
Menkeu Minta Indeks Penilaian SPPG
Menkeu meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5.
Menurutnya, indeks tersebut dapat membantu pemerintah mengukur tingkat penerimaan masyarakat dan kualitas pelaksanaan SPPG. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan indeks tersebut untuk membandingkan kinerja SPPG antardaerah secara nasional.
