OJK Dorong Masyarakat Siapkan Dana Pensiun Lewat Gerakan Nasional 2026
Jakarta, Harian Cakrawala — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mendorong masyarakat mempersiapkan dana pensiun sejak dini. Upaya tersebut mereka lakukan melalui Bulan Dana Pensiun 2026, sebuah gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi dana pensiun.
OJK bersama para pemangku kepentingan mencanangkan program tersebut di kawasan Senayan, Jakarta, pada Minggu (6/9/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.
Sejumlah pejabat dan perwakilan industri juga hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI, ADPLK, dan ADPI.
Selain Jakarta, OJK juga menggelar pencanangan Bulan Dana Pensiun di Bandung dan Semarang. BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN, PT ASABRI, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), serta Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) turut mendukung kegiatan tersebut.
OJK Dorong Kesadaran Menyiapkan Dana Pensiun
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk mempersiapkan masa pensiun. Menurutnya, peningkatan dana kelolaan saja belum cukup untuk memperkuat sistem dana pensiun.
Karena itu, OJK juga ingin memperluas jumlah peserta program pensiun. Tantangan tersebut semakin besar karena banyak masyarakat kini bekerja secara mandiri dan tidak menjadi pegawai tetap.
“PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya,” kata Friderica.
Menurut Friderica, kesejahteraan masyarakat setelah pensiun membutuhkan kerja sama berbagai pihak. OJK, industri dana pensiun, pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat perlu menjalankan peran masing-masing.
Selain kolaborasi antarlembaga, masyarakat juga perlu memiliki kemauan untuk mulai mempersiapkan masa pensiun sejak masih aktif bekerja.
Dana Pensiun Perlu Menjangkau Lebih Banyak Pekerja
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan sistem pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio. Istilah tersebut merujuk pada perbandingan pendapatan seseorang setelah pensiun dengan penghasilannya sebelum pensiun.
Ogi menilai satu program atau satu lembaga tidak dapat bekerja sendiri untuk meningkatkan rasio tersebut. Karena itu, pemerintah dan industri perlu memperkuat kerja sama melalui berbagai pilar sistem pensiun.
Pilar tersebut mencakup program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK.
Selain memperluas kepesertaan, industri juga perlu menjaga kecukupan dan kesinambungan iuran. Pengelola dana pensiun juga harus menjalankan investasi secara prudent agar kepentingan peserta tetap terjaga.
Persiapan tersebut semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi berbagai kebutuhan ketika memasuki usia lanjut. Biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari dapat terus meningkat akibat inflasi.
Dengan demikian, masyarakat perlu mempersiapkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.
Indonesia Mulai Memasuki Ageing Population
Perubahan demografi juga membuat persiapan dana pensiun semakin penting. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indonesia telah memasuki fase ageing population sejak 2021.
Dalam kondisi tersebut, jumlah penduduk lanjut usia terus mengambil porsi yang lebih besar dalam struktur penduduk. Kondisi ini dapat menjadi peluang apabila para lansia tetap sehat, produktif, dan mandiri.
Namun, kesiapan finansial juga menjadi faktor penting. Tanpa perencanaan yang baik, peningkatan jumlah lansia dapat menambah beban keluarga serta kebutuhan perlindungan sosial dan layanan kesehatan.
Karena itu, masyarakat perlu memandang persiapan dana pensiun sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.
Pemerintah Dukung Bulan Dana Pensiun 2026
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya memperkuat perlindungan sosial bagi tenaga kerja.
Yassierli mengatakan Indonesia masih menikmati bonus demografi. Namun, dalam beberapa waktu ke depan, struktur penduduk akan semakin mengarah menuju ageing population.
Karena itu, pemerintah ingin para pekerja tetap dapat berkarya ketika memasuki usia lanjut. Mereka juga perlu memiliki kemandirian finansial sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada kelompok pekerja yang masih produktif.
Yassierli menyebut Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen bekerja di sektor informal.
Besarnya jumlah pekerja informal menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah perlu memperluas akses program perlindungan sosial agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak pekerja.
Selain perlindungan sosial, pemerintah juga terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan pada 2026 memiliki paket pelatihan yang menjangkau lebih dari 300 ribu orang.
Program tersebut sejalan dengan tema “Muda Berkarya” dalam Bulan Dana Pensiun 2026. Menurut Yassierli, pekerja membutuhkan kompetensi agar dapat terus produktif dan memiliki kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja.
Persiapan Pensiun Perlu Dimulai Sejak Bekerja
Menteri PAN-RB Rini Widyantini juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu mendekati masa pensiun untuk mulai mempersiapkan masa depan.
Menurut Rini, persiapan tersebut sebaiknya berjalan sejak seseorang mulai bekerja. Dengan begitu, masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk membangun kondisi finansial dan merencanakan kehidupan setelah berhenti bekerja.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.
Rini juga menyambut pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026. Ia berharap tema “Muda Berkarya” dapat mendorong masyarakat untuk tetap produktif sekaligus mempersiapkan masa depan.
Bulan Dana Pensiun Hadir di Berbagai Daerah
Selama satu bulan, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah.
Kegiatan tersebut mencakup edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, serta program perluasan kepesertaan. Program tersebut menyasar pekerja formal dan informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, serta kelompok masyarakat lainnya.
OJK menjalankan program tersebut karena literasi dan inklusi dana pensiun masih membutuhkan perhatian. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menjadi salah satu dasar OJK dalam menyusun program edukasi dan memperluas akses layanan keuangan.
Friderica menyebut tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan berada di sekitar 93 persen.
Namun, kondisi dana pensiun masih menghadapi tantangan. Tingkat literasi dana pensiun baru berada di kisaran 22 persen.
Karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat perlu berlanjut menjadi tindakan nyata. Masyarakat perlu memahami kebutuhan finansial pada masa pensiun dan mulai menyisihkan penghasilan sejak dini.
Dana Pensiun Berperan dalam Ekonomi Nasional
Peningkatan kesejahteraan setelah pensiun tidak hanya membutuhkan perencanaan dari masyarakat. Pemerintah, regulator, pemberi kerja, industri dana pensiun, asosiasi, dan berbagai pihak lain juga perlu memperkuat ekosistem tersebut.
Pemerintah dapat mendukung melalui kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, fiskal, perpajakan, dan pengelolaan aparatur. Sementara itu, industri perlu menyediakan program yang transparan, mudah diakses, dan mengutamakan kepentingan peserta.
Di sisi lain, dana pensiun juga memiliki peran dalam perekonomian nasional. Dana yang terkumpul dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung sektor produktif dan prioritas pembangunan.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami pentingnya program pensiun. Masyarakat juga perlu menghitung kebutuhan pendapatan pada masa tua, menyisihkan penghasilan sejak dini, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan.
Dengan kolaborasi berbagai pihak, OJK berharap ekosistem pensiun nasional semakin inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
Sumber: InfoPublik
Naskah diadaptasi dan ditulis ulang oleh Harian Cakrawala.
