Harian Cakrawala – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa diplomasi kuat membutuhkan dukungan institusi yang tangguh. Menurutnya, keberhasilan negosiasi internasional tidak hanya bergantung pada kemampuan diplomat, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan.
Rini menyampaikan hal tersebut dalam The Mochtar Kusumaatmadja Forum 2026 di Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, pekan lalu. Forum tersebut membahas warisan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja sebagai tokoh hukum laut internasional.
Ia menilai, gagasan diplomasi membutuhkan dukungan birokrasi yang konsisten. Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga keberlanjutan kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
“Diplomasi yang kuat bertumpu pada institusi yang kuat, semoga semangat dan warisan Prof. Mochtar terus menginspirasi kita untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, maju, dan bermartabat,” tegas Rini, seperti dikutip InfoPublik, Selasa (27/10/2026).
Diplomasi Kuat Berawal dari Warisan Mochtar Kusumaatmadja
Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan The Ambassador Strategic Society menyelenggarakan forum tersebut melalui kolaborasi. Dalam kegiatan itu, penyelenggara menayangkan film dokumenter 12 Mile: Guiding the Archipelago.
Film tersebut mengangkat perjuangan Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan. Perjuangan itu turut mendukung pengakuan konsep tersebut dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982.
Warisan pemikiran Mochtar juga menjadi pengingat bagi para diplomat dan pembuat kebijakan. Indonesia perlu menjaga keutuhan wilayah sekaligus memperkuat perannya dalam hubungan internasional.
Selain itu, generasi diplomat muda perlu meneruskan keteladanan dan pemikiran Mochtar. Mereka juga berperan penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta mendorong pembentukan regulasi di tingkat global.
Diplomasi Kuat Didukung Reformasi Birokrasi
Di tengah dinamika geopolitik global, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan luar negeri mendapat dukungan tata kelola yang efektif. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah mendorong tiga agenda reformasi birokrasi. Agenda pertama ialah memperkuat tata kelola yang berintegritas dan akuntabel.
Kedua, pemerintah mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi lintas instansi. Integrasi ini diharapkan dapat memperlancar koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ketiga, pemerintah mendorong aparatur sipil negara agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI). Pemanfaatan teknologi tersebut perlu berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi dan tanggung jawab aparatur.
Institusi Kuat Perkuat Diplomasi Indonesia Menuju 2045
Pemerintah juga perlu menggunakan bukti ilmiah dalam menyusun kebijakan. Pendekatan ini membantu pengambil keputusan menilai persoalan secara objektif dan menentukan langkah yang tepat.
Di samping itu, pengelolaan pengetahuan dan memori kelembagaan perlu diperkuat. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjaga pengalaman, informasi, dan pelajaran dari kebijakan sebelumnya agar tetap bermanfaat bagi kepemimpinan berikutnya.
Pada akhirnya, institusi yang tangguh akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas juga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan nasional secara berkelanjutan.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tawar Indonesia di tingkat global. Dengan tata kelola yang semakin baik, pemerintah dapat memperkuat fondasi pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. (Humas PANRB)
