Harian Cakrawala – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi pejabat sementara. Menurutnya, kondisi tersebut juga tidak mengharuskan pengalihan tugas kepada triumvirat.
Yusril memastikan kekosongan jabatan tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Presiden RI Prabowo Subianto tetap dapat menjalankan kewenangannya meskipun sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Presiden Tetap Memegang Kewenangan Pemerintahan
Yusril menjelaskan bahwa Wakil Presiden bertugas membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Karena itu, ketika jabatan Wakil Presiden kosong, Presiden tetap dapat menjalankan seluruh kewenangannya secara mandiri.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” ujar Yusril setelah bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Selain itu, Yusril menepis anggapan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden otomatis mengalihkan tugas kepresidenan kepada triumvirat. Triumvirat terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Menurut Yusril, Presiden tetap dapat memimpin pemerintahan dari mana pun. Sementara itu, para menteri menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Teknologi Komunikasi Dukung Koordinasi Pemerintahan
Yusril juga menilai perkembangan teknologi komunikasi mempermudah koordinasi antara Presiden dan jajaran kabinet. Melalui komunikasi jarak jauh, Presiden tetap dapat berkoordinasi dengan para menteri.
Dengan demikian, urusan birokrasi dan pengambilan kebijakan strategis dapat berlangsung secara efektif. Kondisi tersebut juga memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan meskipun Presiden berada di luar negeri.
Wakil Presiden Tidak Memiliki Kewenangan Mandiri
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan strategis secara mandiri tanpa mandat Presiden.
Ia menegaskan bahwa sistem hukum dan pemerintahan Indonesia tidak mengenal keputusan Wakil Presiden sebagai produk hukum yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada Presiden.
“Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Penyerahan surat tersebut berlangsung di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
