Harian Cakrawla – Komisi Yudisial (KY) mengembangkan model Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU). Model ini bertujuan meningkatkan pemantauan perilaku hakim secara terencana, tertib, dan profesional. KY juga memastikan pemantauan tidak mengganggu independensi hakim maupun jalannya persidangan.
PERANTAU mengatur mekanisme pemantauan secara lebih jelas. Mekanisme tersebut mencakup persiapan informasi, pengaturan akses, hingga koordinasi dengan pihak pengadilan. Melalui langkah ini, KY dapat menjalankan pengawasan sesuai kewenangannya. Sementara itu, pengadilan tetap menjaga independensi proses peradilan.
Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi, Abhan, menyosialisasikan rintisan PERANTAU di Pengadilan Militer V-19 dan Pengadilan Tinggi. Kedua lembaga tersebut berada di kawasan Pengadilan Terpadu Manado, Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026).
PERANTAU Perkuat Kesiapan Pemantauan Hakim
Abhan menjelaskan bahwa PERANTAU merupakan model konseptual sekaligus operasional. Model ini bertujuan memperkuat kesiapan KY dalam memantau perilaku hakim. Namun, rintisan tersebut tidak mencampuri teknis yudisial atau memengaruhi pemeriksaan perkara. Petugas pemantau juga tidak memiliki akses tanpa batas.
“Melalui rintisan ini, KY berharap pelaksanaan mandat pemantauan perilaku hakim dapat berjalan secara profesional dan terencana, sementara pengadilan tetap dapat menjaga tata tertib, kelancaran persidangan, kewenangan kelembagaan, serta independensi hakim,” ujar Abhan.
KY menjadikan prinsip nonintervensi sebagai landasan utama PERANTAU. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemantauan harus memiliki tujuan dan dasar penugasan yang jelas. KY juga mengatur pembagian peran, batas kewenangan, serta tata cara komunikasi dengan pihak pengadilan.
Pendekatan tersebut membuat pengawasan lebih terarah. Petugas tidak sekadar hadir di lingkungan pengadilan. Mereka juga harus mengikuti prosedur yang terukur dan menghormati mekanisme kerja lembaga peradilan.
Empat Dimensi Kesiapan Operasional PERANTAU
Dalam rintisan PERANTAU, KY memetakan empat dimensi kesiapan operasional. Keempat dimensi tersebut meliputi informasi, akses, komunikasi dan koordinasi, serta sarana pendukung.
Pertama, dimensi informasi membantu petugas memahami kebutuhan dan tujuan pemantauan sejak tahap perencanaan. Kedua, dimensi akses mengatur pemberian akses sesuai kewenangan dan kondisi pengadilan.
Ketiga, komunikasi dan koordinasi memperjelas hubungan kerja antara KY dan pihak pengadilan. Keempat, sarana pendukung membantu petugas menjalankan kegiatan secara tertib dan lancar.
Keempat dimensi tersebut menjadi dasar bagi KY untuk menyesuaikan pemantauan dengan kondisi setiap pengadilan. Melalui perencanaan sistematis, KY dapat mengantisipasi kendala koordinasi. Langkah ini juga tetap menjaga independensi hakim saat memeriksa dan memutus perkara.
KY Terapkan Prinsip Pengawasan Tanpa Intervensi
KY menerapkan sejumlah prinsip dalam pelaksanaan PERANTAU. Prinsip tersebut mencakup legalitas, objektivitas, proporsionalitas, kolaborasi, kejelasan peran dan kewenangan, serta adaptivitas.
Prinsip legalitas memastikan setiap kegiatan memiliki dasar yang sah. Objektivitas mendorong petugas menjalankan pemantauan secara netral. Sementara itu, proporsionalitas membantu KY menyesuaikan mekanisme pengawasan dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, kolaborasi dan kejelasan kewenangan memperkuat hubungan kerja antara KY dan pengadilan. Prinsip adaptivitas juga memungkinkan setiap pengadilan menyesuaikan mekanisme pemantauan dengan kondisi masing-masing.
Sosialisasi PERANTAU Perkuat Koordinasi dengan Pengadilan
Sosialisasi PERANTAU menjadi ruang dialog antara KY, pimpinan, dan hakim pengadilan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas kebutuhan komunikasi dan koordinasi. Pembahasan ini bertujuan memastikan pemantauan berjalan efektif tanpa mengganggu tata tertib dan kelancaran persidangan.
KY juga menghimpun masukan dari pihak pengadilan. Masukan tersebut membantu KY memvalidasi dan menyempurnakan desain inovasi secara bertahap.
Melalui PERANTAU, KY berharap pengawasan perilaku hakim semakin terstruktur dan mampu menyesuaikan kebutuhan setiap pengadilan. Model ini sekaligus menegaskan bahwa pengawasan dan independensi peradilan harus berjalan beriringan. KY dapat memantau perilaku hakim sesuai kewenangannya. Namun, proses pemeriksaan dan putusan perkara harus tetap terlindungi dari intervensi.
