Harian Cakrawala – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pendidikan antikorupsi melalui program Sahabat Teladan Integritas dan Antikorupsi (SATRIA) 2026. Program ini melibatkan 38 guru dari berbagai daerah. KPK mendorong para guru menjadi penggerak integritas di sekolah dan masyarakat.
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. Masyarakat juga perlu membangun kebiasaan jujur sejak dini. Karena itu, KPK memperkuat peran guru dalam menanamkan nilai antikorupsi kepada peserta didik.
Sebanyak 38 guru terpilih mengikuti Kamp SATRIA pada 8–10 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (Pusdiklat Kepemimpinan LAN) RI, Jakarta.
KPK Dorong Guru Jadi Penggerak Antikorupsi
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan guru memiliki posisi strategis dalam pendidikan antikorupsi. Guru berinteraksi langsung dengan peserta didik, keluarga, dan masyarakat.
“Kami tidak punya perwakilan di berbagai daerah. Perwakilan kami, perpanjangan tangan kami adalah Bapak dan Ibu semua,” ujar Setyo saat membuka Kamp SATRIA, Selasa (8/9/2026).
Menurut Setyo, pendidikan antikorupsi perlu dimulai sebelum seseorang memasuki dunia kerja. Guru dapat menanamkan nilai integritas melalui pembelajaran dan keteladanan sehari-hari.
Setyo juga menegaskan peserta SATRIA memiliki peran lebih dari sekadar mengikuti pelatihan. Mereka diharapkan meneruskan nilai antikorupsi kepada murid, guru lain, keluarga, dan masyarakat.
Seleksi KPK Libatkan 972 Guru
KPK menjalankan proses seleksi peserta SATRIA melalui beberapa tahap. Awalnya, KPK mengundang 972 guru untuk mengikuti program tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 121 guru mendaftarkan diri. Para peserta kemudian mengikuti seleksi administrasi, penilaian motivasi, rekam jejak, serta penilaian berbasis video.
KPK melanjutkan proses seleksi hingga akhirnya memilih 38 guru. Mereka kemudian mengikuti kamp pengembangan dan pelatihan intensif.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Cahya H. Harefa mengatakan proses tersebut bertujuan mencari guru yang memiliki kapasitas dan komitmen kuat.
“Ini tidak kaleng-kaleng. Awalnya, rekrutmennya ada 972 guru, kemudian berproses menjadi 121 guru, lalu 56 guru, 40 guru, hingga akhirnya 38 guru sebagai peserta,” kata Cahya.
Menurut Cahya, pendidikan antikorupsi harus menjangkau semua jenjang pendidikan. Karena itu, KPK menilai penguatan kapasitas guru menjadi investasi penting untuk membangun budaya integritas.
Guru Tanamkan Nilai Integritas
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan pendidikan menjadi salah satu pilar utama pemberantasan korupsi. Dua pilar lainnya adalah pencegahan dan penindakan.
Di lingkungan pendidikan, guru dapat menanamkan berbagai nilai integritas. Nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, kepedulian, dan kerja keras.
“Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak melulu dilakukan aparat penegak hukum (APH), namun dilakukan masing-masing sesuai jalurnya,” ujar Ibnu.
Dengan pendekatan tersebut, pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama. Setiap pihak dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing.
GIZ Dukung Jejaring Guru Integritas
Pendekatan tersebut juga mendapat dukungan dari GIZ, mitra pembangunan asal Jerman. Manager GIZ Forest and Climate Protection (Forclime) Fransisca Silalahi mengatakan pencegahan korupsi tidak hanya membutuhkan sistem dan regulasi.
Menurut Fransisca, masyarakat juga perlu membangun nilai, sikap, dan keberanian untuk memilih tindakan yang benar.
Guru memiliki peran penting dalam proses tersebut. Setiap hari, guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan. Mereka juga membantu peserta didik memahami dunia, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain.
“Ketika guru-guru yang memiliki semangat serupa terhubung dalam sebuah jejaring, dampak yang dihasilkan dapat melampaui ruang kelas dan menjangkau komunitas yang lebih luas,” ujar Fransisca.
KPK Bangun Jejaring SATRIA
Melalui Kamp SATRIA, KPK memberikan penguatan kapasitas kepada para guru. Materinya mencakup pendidikan antikorupsi, komunikasi, kepemimpinan, dan pengelolaan jejaring.
Para peserta juga belajar menyusun rencana aksi. Rencana tersebut dapat mereka terapkan di satuan pendidikan masing-masing.
KPK tidak hanya menargetkan peningkatan kapasitas 38 guru. KPK juga ingin membangun komunitas guru penggerak pendidikan antikorupsi yang aktif dan berkelanjutan.
Jejaring SATRIA diharapkan menjadi penghubung antara pendidikan antikorupsi, sekolah, dan masyarakat di berbagai daerah. Dengan begitu, para guru dapat memperluas praktik integritas di lingkungan masing-masing.
Melalui KPK SATRIA 2026, pendidikan antikorupsi diharapkan tidak berhenti sebagai materi pembelajaran. Nilai tersebut dapat tumbuh menjadi budaya melalui keteladanan dan kebiasaan sehari-hari.
KPK berharap jejaring SATRIA dapat memperluas pendidikan antikorupsi di berbagai daerah. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat gerakan membangun integritas sejak dini.
