Harian Cakrawala – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) dilakukan secara terpadu, berbasis evaluasi, dan didukung penegakan hukum. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla Sumsel di Palembang, Minggu (18/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumsel, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel.
Kunjungan tersebut menjadi agenda perdana Kristomei sejak dilantik sebagai Kepala BNPB. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kendala dan kebutuhan penanganan karhutla di daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. “Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk diback-up,” ujar Kristomei.
Ia menegaskan, penanganan karhutla harus mengedepankan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, sesuai arahan Presiden. “Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” kata Kristomei.
Kristomei juga meminta evaluasi berkala terhadap efektivitas pengerahan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk helikopter. Evaluasi diperlukan untuk memastikan operasi di lapangan berdampak pada penurunan luas kebakaran dan jumlah titik panas (hotspot). “Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” ujar dia.
Untuk memperkuat operasi, BNPB mendorong pembentukan posko kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah, peta pembagian tugas, serta data personel dan alutsista yang dikerahkan secara jelas.
BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas teknologi pemadaman, mulai dari water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis natrium klorida (NaCl) hingga inovasi penggunaan dry ice. Penggunaan teknologi tersebut harus terukur secara ilmiah agar tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Pada aspek pencegahan, BNPB meminta perhatian terhadap pemulihan ekosistem gambut di Sumsel dan Kalimantan. Salah satu langkah yang dibahas ialah pembuatan atau optimalisasi kanal untuk menjaga kelembapan dan membasahi lapisan dalam tanah gambut.
Berdasarkan pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumsel yang mengalami kebakaran. Area tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung. Sebagian titik api ditemukan di sekitar batas area berizin, yang mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan.
Atas temuan tersebut, BNPB mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pembakaran, baik yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum dinilai penting untuk mencegah kebakaran berulang saat petugas masih melakukan pemadaman. “Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” tegas Kristomei Sianturi.
Ia menekankan empat pilar strategi penanganan bencana, yakni kolaborasi, responsif, inovatif, dan siderisasi. Penanganan harus dilakukan cepat dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Selain efektivitas operasi, Kristomei mengingatkan pentingnya akuntabilitas pelaporan jumlah personel di posko. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi lapangan agar dukungan operasional, keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan petugas dapat dipenuhi secara tepat. “BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,” jelas Kristomei.
Ia juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi petugas yang terpapar asap selama operasi pemadaman. “Kalau perlu, anak-anak 80 dironsenlah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana,” kata dia.
Usai rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG melanjutkan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk memantau kondisi karhutla di Sumsel, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dari udara, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi.
Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pemadaman, memperkuat koordinasi antarpihak, serta mengoptimalkan dukungan operasi darat dan udara sesuai kondisi aktual di lapangan.
