Harian Cakrawala – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyiapkan penanganan permanen banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, untuk mengurangi risiko luapan sungai yang mengancam permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur.
Melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra Satu, Kementerian PU saat ini melakukan penanganan darurat menyusul hujan berintensitas sedang hingga tinggi yang meningkatkan debit Sungai Lawe Kisam dan Sungai Lawe Kinga. Kondisi tersebut mengakibatkan tanggul jebol dan air meluap ke permukiman serta lahan pertanian warga.
Berdasarkan laporan sementara, banjir berdampak pada tujuh kecamatan dan 13 desa, dengan total 52 kepala keluarga atau 203 jiwa terdampak. Hingga laporan terakhir, tidak terdapat korban jiwa maupun pengungsi, sementara ketinggian air mulai surut.
Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo, menegaskan, penanganan banjir dilakukan melalui langkah tanggap darurat yang dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur permanen untuk mengurangi risiko bencana berulang.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dampak banjir juga mencakup ancaman terhadap sekitar 50 hektare lahan sawah, kerusakan tanggul, serta tumbangnya pohon di ruas jalan nasional Kutacane–Blangkejeren. Sejumlah akses penghubung antarkecamatan dan jembatan turut terdampak.
Selain itu, oprit Jembatan Mbarung Datuk–Lawe Sikap mengalami amblesan, sedangkan ruas Jalan Pulonas Baru–Lawe Rutung mengalami abrasi sepanjang sekitar 50 meter. Beberapa ruas jalan dilaporkan tidak dapat dilalui.
Untuk mendukung penanganan darurat, Kementerian PU memobilisasi alat berat dan material ke lokasi terdampak. Pada 26 September 2026, satu unit ekskavator dan sandbag dikirim ke Desa Ketambe. Selanjutnya, pada 27 September 2026, satu unit ekskavator dan dua unit truk jungkit dikerahkan untuk normalisasi Sungai Lawe Kihing di Desa Kuning.
Kepala BWS Sumatra I Asyari mengatakan, penanganan awal dilakukan dengan membuka kembali alur sungai dan menormalisasi segmen yang mengalami penyempitan, pendangkalan, maupun hambatan aliran.
“Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan memperlancar aliran air, sehingga genangan serta limpasan banjir di wilayah terdampak dapat segera dikurangi,” jelas Asyari.
Menurut dia, penanganan darurat perlu dilanjutkan dengan upaya permanen secara terpadu dari hulu hingga muara sungai. Pendekatan menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran, mengendalikan sedimen, dan mengurangi risiko luapan yang berdampak pada masyarakat.
BWS Sumatra Satu merencanakan penanganan permanen mulai Oktober 2026 dan menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada Desember 2028. Program tersebut mencakup tiga komponen utama.
Pertama, pembangunan sabo dam di bagian hulu untuk mengendalikan material sedimen dan aliran debris sehingga material yang terbawa ke hilir dapat dikurangi.
Kedua, pembangunan tanggul pengamanan banjir pada segmen sungai yang melintasi kawasan rawan. Infrastruktur ini ditujukan untuk melindungi permukiman, fasilitas umum, infrastruktur, dan lahan masyarakat dari potensi luapan sungai.
Ketiga, pengerukan dan penataan muara sungai di bagian hilir untuk mengurangi pendangkalan dan hambatan aliran. Langkah ini diharapkan meningkatkan kapasitas aliran air menuju laut sehingga potensi genangan akibat hambatan di muara dapat ditekan.
“Ketiga komponen tersebut saling mendukung dan menjadi bagian dari satu kesatuan penanganan sungai. Pengendalian sedimen di hulu, pengamanan alur sungai melalui pembangunan tanggul, serta pengerukan dan penataan muara perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar fungsi sungai dapat berjalan lebih optimal,” tambah Asyari.
Melalui penanganan darurat dan pembangunan infrastruktur permanen tersebut, Kementerian PU berharap kapasitas sistem sungai dalam mengalirkan debit banjir meningkat, risiko luapan berkurang, serta perlindungan terhadap masyarakat dan kawasan di sepanjang sungai semakin kuat.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus melindungi infrastruktur di wilayah terdampak.
