Harian Cakrawala – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua lembaga berupaya menangani berbagai kejahatan digital yang meresahkan masyarakat.
Kejahatan tersebut meliputi penipuan daring, judi online, jual beli data pribadi, hingga penyebaran hoaks. Karena itu, Kemkomdigi mendorong kolaborasi yang menggabungkan pencegahan dan penegakan hukum.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga. Menurutnya, luasnya persoalan di ruang digital menuntut langkah penanganan yang terpadu.
“Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum,” kata Meutya saat bertemu jajaran Polri di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Kemkomdigi dan Polri Tangani Beragam Kejahatan Digital
Meutya menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Persoalan itu mencakup jual beli data pribadi, penipuan daring atau online scam, judi online, pornografi, dan perundungan. Selain itu, masyarakat juga menghadapi misinformasi serta penyebaran hoaks.
Oleh karena itu, kedua lembaga perlu menyatukan langkah untuk menangani berbagai persoalan tersebut. Upaya terpadu diharapkan mampu menekan dampak kejahatan digital terhadap masyarakat.
Meutya juga mengapresiasi upaya Polri dalam membongkar jaringan judi online. Jaringan tersebut memiliki jangkauan yang tidak hanya mencakup wilayah Indonesia, tetapi juga lintas negara.
Melalui kerja sama yang lebih kuat, Kemkomdigi berharap kedua lembaga dapat menekan praktik perjudian daring di Tanah Air.
“Dengan kolaborasi yang akan kita lihatkan lebih kuat lagi ke depan, maka kita dapat menekan angka judi online di Tanah Air,” ujarnya.
Perlindungan Infrastruktur Telekomunikasi Jadi Perhatian
Selain menangani kejahatan di internet, Kemkomdigi turut memperhatikan keamanan infrastruktur telekomunikasi. Meutya menjelaskan bahwa pencurian kabel telekomunikasi dan perangkat base transceiver station (BTS) dapat mengganggu layanan komunikasi masyarakat.
Gangguan tersebut juga berpotensi memutus akses internet di berbagai wilayah. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keamanan infrastruktur yang menopang konektivitas masyarakat.
Meutya mengapresiasi langkah hukum Polri dalam menangani pencurian infrastruktur telekomunikasi. Penanganan tersebut penting karena pencurian dapat menghambat layanan publik.
Menurut Meutya, perlindungan ruang digital tidak hanya menyangkut konten dan aktivitas ilegal di internet. Pemerintah juga perlu memastikan keamanan infrastruktur telekomunikasi agar masyarakat tetap menikmati layanan komunikasi.
Kemkomdigi Perkuat Koordinasi dengan Polri
Kemkomdigi siap meningkatkan koordinasi dengan Polri untuk menangani berbagai persoalan digital. Kedua lembaga berharap kerja sama ini dapat mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.
Selain itu, sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.
“Pada prinsipnya, kami siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lebih intens lagi dengan Polri,” kata Meutya.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto turut mengapresiasi kunjungan Meutya Hafid beserta jajaran Kemkomdigi. Ia menilai perkembangan teknologi yang cepat perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat.
Di samping itu, aparat penegak hukum perlu menangani kejahatan digital secara cepat. Langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan.
“Ini betul-betul harus kita tindak secara cepat demi keamanan negara,” ujar Suyudi. Ia merujuk pada keresahan masyarakat terhadap penipuan daring dan berbagai kejahatan digital lainnya.
Kapolri juga menyoroti penyebaran berita bohong atau hoaks. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang tepat serta penguatan regulasi.
Dengan demikian, Kemkomdigi dan Polri berharap kerja sama yang semakin erat dapat mendukung keamanan digital nasional.
