Harian Cakrawala — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya humas pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga. Langkah ini diperlukan untuk menghadapi dinamika ruang digital dan disrupsi informasi yang berkembang cepat.
Meutya menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”. Forum berlangsung di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Meutya mengatakan pengelola komunikasi pemerintah telah menjalankan koordinasi melalui berbagai mekanisme. Namun, perkembangan ekosistem digital menuntut koordinasi yang lebih intensif.
Pemerintah perlu merespons isu secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Hal itu penting untuk menjaga kualitas komunikasi publik di tengah arus informasi yang semakin cepat.
“Dari sebelum-sebelumnya yang namanya Bekohumas itu sudah ada. Tapi tentu kita perlu juga koordinasi secara cepat,” ujar Meutya.
Humas Pemerintah Perkuat Sinergi
Meutya menilai forum yang mempertemukan humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi komunikasi pemerintah.
Forum tersebut juga membuka ruang koordinasi yang lebih intensif antarpengelola komunikasi pemerintah.
“Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” katanya.
Berdasarkan dokumen yang diterima InfoPublik, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan forum tersebut sebagai wadah strategis.
Forum itu bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyelaraskan komunikasi publik pemerintah. Kegiatan tersebut juga mendorong kesiapan pemerintah menghadapi ancaman informasi digital.
Humas Hadapi Disrupsi Informasi
Perkembangan teknologi digital telah mengubah ekosistem komunikasi publik. Masyarakat kini dapat memproduksi, menyebarkan, dan menerima informasi melalui berbagai platform digital dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut memberi peluang bagi pemerintah untuk memperluas akses informasi publik. Namun, ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan.
Disinformasi, misinformasi, manipulasi informasi, serta Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Berbagai ancaman tersebut juga dapat mengganggu kepercayaan publik dan stabilitas nasional.
Karena itu, humas pemerintah tidak cukup hanya menjalankan fungsi publikasi. Humas perlu menjalankan peran sebagai pengelola komunikasi strategis pemerintah.
Peran tersebut mencakup pembangunan kepercayaan publik dan penyampaian kebijakan secara efektif. Humas juga perlu melakukan mitigasi isu serta menyediakan informasi yang akurat dan kredibel.
Forum koordinasi ini turut membahas tantangan komunikasi antarinstansi. Pemerintah juga perlu mengatasi perbedaan kapasitas humas di tingkat pusat dan daerah.
Selain itu, setiap instansi perlu memiliki mekanisme yang lebih seragam dalam mengelola isu strategis. Langkah tersebut penting karena isu digital dapat berkembang dalam waktu singkat.
Pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang terpadu dan adaptif. Penggunaan data juga perlu mendukung upaya tersebut untuk memperkuat ketahanan informasi nasional.
Perkuat Respons terhadap DFK
Forum tersebut membahas sejumlah langkah untuk menghadapi kompleksitas disrupsi informasi. Salah satunya dengan memperkuat ketahanan informasi nasional.
Pemerintah juga perlu menyinergikan komunikasi pusat dan daerah dalam mengelola isu strategis. Langkah ini dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi secara lebih konsisten.
Forum tersebut juga mendorong perubahan fungsi humas. Humas perlu beralih dari sekadar fungsi publikasi menjadi pengelola komunikasi strategis.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kecepatan dan kredibilitas respons terhadap DFK. Pemerintah juga perlu mengantisipasi eskalasi isu di ruang digital.
Kolaborasi lintas sektor turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama antara unsur komunikasi, media, dan keamanan siber.
Forum ini juga mendorong peningkatan kapasitas humas. Pengelola komunikasi perlu mampu melakukan deteksi dini dan analisis isu.
Mereka juga perlu mengelola opini, menyusun narasi, serta memberikan klarifikasi informasi. Kemampuan komunikasi krisis turut menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi darurat.
Tingkatkan Koordinasi Pusat dan Daerah
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan menghasilkan informasi strategis yang konsisten. Penyampaian informasi juga perlu berlangsung secara terpadu dan responsif.
Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dan data untuk mendukung upaya tersebut. Penguatan keamanan informasi juga penting untuk menghadapi deepfake dan manipulasi konten.
Ancaman informasi berbasis teknologi terus berkembang. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kemampuan humas dalam mendeteksi dan merespons berbagai ancaman tersebut.
Forum yang berlangsung pada 1 September 2026 itu diikuti pejabat eselon I yang membidangi komunikasi. Staf humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga mengikuti kegiatan tersebut.
Sejumlah pembicara dari berbagai unsur turut hadir dalam forum. Mereka berasal dari kalangan pemerintah, akademisi, praktisi, masyarakat, industri, dan keamanan siber.
Melalui forum dan mekanisme koordinasi yang lebih kuat, pemerintah ingin membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi DFK. Pemerintah juga ingin memetakan kebutuhan penguatan peran humas.
Koordinasi komunikasi pusat dan daerah juga menjadi perhatian utama. Langkah tersebut diharapkan memperkuat penanganan berbagai isu strategis.
Upaya itu diharapkan memperkuat ekosistem komunikasi publik pemerintah. Pemerintah menargetkan ekosistem komunikasi yang kredibel, responsif, dan mendukung ketahanan informasi nasional.
Forum Koordinasi Digelar Berkala
Meutya menilai forum koordinasi nasional perlu berlangsung secara berkala. Menurutnya, pertemuan tersebut dapat mempercepat komunikasi antarpengelola humas pemerintah.
“Kalau setiap tahun ada pertemuan secara nasional, nah tahun ini anugerah media humas ada, kemudian forum-forum yang bisa melakukan atau memungkinkan kita melakukan koordinasi dengan lebih cepat lagi,” pungkas Meutya.
