Harian Cakrawala – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melibatkan tim ahli kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta akademisi untuk menelusuri penyebab kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
Tim tersebut mendalami berbagai temuan di lapangan. Mereka juga memeriksa informasi yang berkaitan dengan kebakaran. Langkah ini bertujuan memastikan setiap temuan memiliki dasar ilmiah dan mendukung proses penegakan hukum.
Kemenhut Bentuk Tim Khusus
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan penanganan kebakaran kawasan konservasi membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Menurutnya, kolaborasi tersebut membantu tim mengungkap penyebab kebakaran. Tim juga dapat menentukan langkah hukum berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi perhatian serius karena menyangkut kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan manfaat publik yang besar,” ujar Dwi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Kemenhut membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Tim bekerja mulai dari pengendalian kebakaran hingga penyelidikan penyebab kejadian.
Jika menemukan pelanggaran, Kemenhut akan melanjutkan proses sesuai ketentuan hukum.
Libatkan Ahli Kebakaran dan Lingkungan
Dwi menegaskan bahwa tim membutuhkan pendapat para ahli dalam proses pendalaman kasus. Kemenhut melibatkan Prof. Bambang Hero Saharjo sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan.
Kemenhut juga melibatkan Prof. Basuki Wasis sebagai ahli kerusakan tanah dan lingkungan.
Kedua ahli tersebut membantu tim melakukan kajian ilmiah. Kajian itu mencakup penyebab kebakaran dan dampaknya terhadap kawasan TNBTS.
“Negara hadir untuk memastikan hutan tetap terjaga, masyarakat terlindungi, dan setiap tindakan yang merusak kawasan dipertanggungjawabkan sesuai hukum,” tegas Dwi Januanto Nugroho.
Tim Periksa Fakta di Lapangan
Tim penyelidik mengumpulkan berbagai informasi terkait kebakaran. Mereka memeriksa kondisi lapangan dan pola kejadian kebakaran.
Tim juga menelusuri aktivitas di sekitar lokasi. Selain itu, mereka memeriksa faktor lain yang mungkin berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Selanjutnya, tim memverifikasi seluruh informasi yang terkumpul. Proses ini membantu penyelidik mencocokkan temuan dengan fakta hukum.
Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar bagi Kemenhut dalam menentukan langkah penegakan hukum.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, mengatakan proses penyelidikan masih berlangsung.
Tim terus membangun konstruksi perkara berdasarkan fakta lapangan dan bukti ilmiah.
“Kami masih melakukan penyelidikan terhadap berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Tim juga memeriksa lokasi dan mengumpulkan bahan keterangan,” ujar Aswin.
Menurut Aswin, tim turut menganalisis berbagai fakta yang mereka temukan. Proses tersebut membantu memastikan setiap langkah hukum memiliki dasar yang kuat.
Lindungi Fungsi Kawasan TNBTS
Kebakaran di kawasan TNBTS menjadi perhatian karena dapat memengaruhi tutupan vegetasi. Peristiwa tersebut juga berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan.
Dampaknya dapat berpengaruh pada manfaat publik yang bergantung pada keberlanjutan taman nasional.
Karena itu, Kemenhut terus memperkuat perlindungan kawasan konservasi. Upaya tersebut mencakup pencegahan, pengawasan, dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Kemenhut juga mengutamakan penegakan hukum berbasis bukti. Langkah tersebut bertujuan menjaga kawasan konservasi dari berbagai tindakan yang merusak.
Kemenhut mengapresiasi petugas dan masyarakat sekitar kawasan yang membantu pengendalian kebakaran. Apresiasi juga diberikan kepada relawan dan pihak lain yang ikut menangani kebakaran di TNBTS.
Tim akan terus mendalami kasus tersebut. Kemenhut berharap proses ini dapat mengungkap penyebab kebakaran dan memberikan kepastian hukum.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga fungsi TNBTS. Dengan begitu, kawasan tetap terlindungi dan masyarakat dapat terus merasakan manfaatnya.
