Jakarta, Harian Cakrawala – Pemerintah menargetkan lebih dari 90 persen ekspor komoditas perkebunan Indonesia ke depan berbentuk produk turunan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat industri nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim menegaskan bahwa sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mendukung swasembada pangan dan energi serta memperkuat industrialisasi nasional. Hal tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, komoditas seperti kelapa, kakao, dan kelapa sawit mempunyai potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Selain menghasilkan devisa, sektor perkebunan juga menopang perekonomian, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perkebunan bukan hanya sumber devisa. Perkebunan juga menopang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menyejahterakan masyarakat, dan menjadi tumpuan energi terbarukan kita ke depan,” kata Alim saat menghadiri International Conference and Expo on Palm Oil and Others (ICExPO) 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pemerintah Perkuat Hilirisasi Tujuh Komoditas Perkebunan
Sejak 2025, pemerintah telah mencanangkan program hilirisasi terhadap tujuh komoditas perkebunan unggulan. Ketujuh komoditas tersebut meliputi tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala.
Program ini bertujuan mengubah struktur industri perkebunan nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjual hasil perkebunan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Saat ini, sekitar 20–30 persen ekspor perkebunan Indonesia masih berupa bahan mentah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan porsi ekspor produk turunan hingga melampaui 90 persen.
“Target kita ke depan, mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih dari 90 persen ekspor perkebunan sudah dalam bentuk produk turunan,” ungkap Alim.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan dengan cakupan sekitar 870 ribu hektare. Pelaksanaannya mencakup penyiapan lahan, penyediaan benih unggul bermutu, serta penerapan praktik budi daya yang baik.
Pada 2026, pemerintah juga mengembangkan kawasan kakao seluas 174.000 hektare dan kawasan kelapa mencapai 151.554 hektare.
Produk Olahan Kelapa Berpotensi Tingkatkan Nilai Ekonomi
Alim mencontohkan besarnya peluang peningkatan nilai tambah komoditas kelapa melalui pengolahan menjadi berbagai produk turunan.
Kelapa butiran dengan harga sekitar Rp1.350 per kilogram berpotensi diolah menjadi minyak kelapa yang bernilai sekitar Rp60.000 per liter. Sementara itu, pengolahan menjadi virgin coconut oil (VCO) berpotensi menghasilkan nilai hingga Rp145.000 per liter.
Menurut Alim, potensi tersebut tidak hanya sebatas perhitungan. Pada Oktober tahun sebelumnya, produk hasil hilirisasi kelapa dari Maluku Utara bahkan telah menembus pasar ekspor Tiongkok.
“Ini bukan sekadar hitungan di atas kertas. Pada Oktober tahun lalu, produk hilirisasi kelapa dari Maluku Utara juga sudah diekspor ke Tiongkok,” jelasnya.
Selain kelapa, pemerintah turut memperkuat pengembangan komoditas tebu untuk mendukung swasembada gula konsumsi. Ketergantungan Indonesia terhadap impor gula yang rata-rata mencapai sekitar Rp44 triliun per tahun menjadi salah satu alasan pemerintah memperluas areal perkebunan tebu.
Upaya tersebut juga mencakup program bongkar ratoon yang telah berjalan sejak 2025.
Perkebunan Jadi Bagian dari Strategi Ketahanan Energi
Di samping meningkatkan nilai ekonomi produk perkebunan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan komoditas tersebut sebagai sumber energi terbarukan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan pasokan energi global.
Salah satu program yang didorong ialah penerapan mandatori biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya menuju swasembada energi. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol E10 secara bertahap.
Pengembangan bioetanol tersebut akan memanfaatkan sejumlah bahan baku, antara lain tebu, ubi kayu, jagung, sorgum, dan jambu mete.
Untuk menunjang kebutuhan energi tersebut, pemerintah menyiapkan pengembangan sawit sebagai bahan baku bioenergi dengan cakupan sekitar 2–5 juta hektare. Sementara itu, pengembangan bahan baku bioetanol akan difokuskan pada tebu, jagung, dan ubi kayu.
Pemerintah merancang pengembangan tersebut secara terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai ketentuan.
Riset dan Teknologi Dukung Transformasi Perkebunan
Lebih lanjut, Alim menilai transformasi sektor perkebunan membutuhkan dukungan riset dan inovasi. Pengembangan varietas unggul berproduktivitas tinggi, budi daya presisi, mekanisasi, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial perlu diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Ia juga menyoroti peluang pengolahan kelapa menjadi berbagai produk, seperti VCO, santan, air kelapa, coco fiber, coco peat, arang aktif, hingga pakan ternak.
Pemanfaatan seluruh bagian komoditas tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi sekaligus membuka peluang industri yang lebih efisien dan minim limbah.
“Teknologi dan inovasi harus mengubah keunggulan komparatif yang kita miliki menjadi keunggulan kompetitif,” ujarnya.
ICExPO 2026 Dorong Kolaborasi Industri Perkebunan
Melalui penyelenggaraan ICExPO 2026 yang memasuki tahun kesembilan, Alim berharap forum tersebut mampu menjadi wadah pertukaran gagasan dan pengembangan teknologi. Selain itu, forum ini diharapkan menghasilkan terobosan konkret bagi pengembangan komoditas sawit, kakao, dan kelapa.
Ia menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi membutuhkan pembagian peran yang jelas di antara seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah bertugas menyiapkan regulasi, insentif, dan infrastruktur. Sementara itu, industri diharapkan memperkuat investasi pengolahan serta menyerap hasil produksi pekebun. Di sisi lain, pekebun dan koperasi perlu menjaga mutu serta kontinuitas pasokan.
Dukungan pembiayaan, riset, inovasi, dan pendampingan juga menjadi faktor penting untuk membangun industri perkebunan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.
“Kami berharap melalui ICExPO 2026 ini bisa menjadi ruang diskusi yang melahirkan terobosan tepat guna, bukan hanya untuk sawit, tetapi juga untuk kelapa dan kakao,” pungkasnya.
Sumber: InfoPublik
Naskah diadaptasi dan ditulis ulang oleh Harian Cakrawala.
