Harian Cakrawala – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulihkan layanan kesehatan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengaktifkan kembali rumah sakit dan puskesmas. Kemenkes mengerahkan nakes bersama relawan ke desa-desa untuk menemukan pasien kritis agar segera mendapat perawatan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang mampu memberikan penanganan lebih lanjut.
Langkah ini menjadi penting mengingat dampak gempa yang cukup luas. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8/2026), yang menunjukkan gempa NTT berdampak terhadap sekitar 1,9 juta orang.Sebanyak 105 orang meninggal dunia, sementara sekitar 179.000 warga mengungsi di 444 titik pengungsian.
Di tengah kondisi tersebut, penanganan pada tahap awal diarahkan untuk memastikan seluruh pasien terdampak segera ditemukan, diidentifikasi, dan memperoleh perawatan sesuai tingkat kegawatannya. “Fokus kita pertama kali adalah memastikan agar pasien yang terkena itu dirawat,” ujar Budi.
Untuk memastikan tidak ada pasien dengan kondisi serius yang terlewat, petugas di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) melakukan triase secara cepat. Melalui proses tersebut, petugas memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. “Pasien kategori merah dan kuning menjadi prioritas untuk mendapatkan perawatan atau dirujuk secepat mungkin,” ungkapnya.
Sementara itu, petugas menangani pasien kategori hijau di puskesmas atau pos pengungsian agar tidak membebani layanan kesehatan rujukan. Namun, proses menemukan dan mengidentifikasi pasien tidak selalu mudah. Keterbatasan tenaga kesehatan untuk menjangkau wilayah perdesaan menyebabkan sebagian pasien yang membutuhkan pertolongan masih berada di rumah dan belum memperoleh layanan medis yang sesuai.
Kemenkes Kerahkan Nakes hingga Desa
Karena itu, Kemenkes mengerahkan nakes hingga ke tingkat desa untuk membantu tenaga puskesmas melakukan triase sekaligus menemukan pasien kategori merah dan kuning yang membutuhkan penanganan segera.
Petugas juga melakukan upaya penjangkauan karena kerusakan bangunan bukan satu-satunya kendala dalam memulihkan pelayanan kesehatan. Budi menyebut, sejumlah fasilitas kesehatan sebenarnya tidak mengalami kerusakan berat. “Pelayanan belum dapat berjalan optimal karena masyarakat dan tenaga kesehatan masih takut kembali masuk ke dalam gedung setelah gempa,” katanya.
Untuk menjaga pelayanan tetap berlangsung dalam situasi tersebut, pemerintah bersama BNPB menyediakan tenda sebagai tempat pelayanan sementara. Pemerintah juga mengirimkan obat-obatan dan berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan sejak pekan pertama penanganan bencana untuk mendukung layanan kesehatan.
Seiring dengan mobilisasi tenaga kesehatan dan dukungan pelayanan tersebut, proses identifikasi pasien terus menunjukkan perkembangan. Budi menyebut petugas telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 95 persen pasien terdampak.
Petugas paling banyak menemukan kasus trauma akibat gempa, antara lain trauma kepala, trauma dada, serta patah tulang tangan dan kaki. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya dukungan layanan rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah bekerja sama dengan Basarnas dalam melakukan evakuasi menggunakan helikopter. Langkah ini terutama ditujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan setempat.
Selain memastikan keselamatan pasien pascagempa, Kemenkes juga menyiapkan pemulihan layanan kesehatan secara bertahap. Budi menjelaskan, tahap pertama berfokus pada penanganan pasien dan pencegahan bertambahnya korban jiwa.
Setelah menangani kondisi pasien, pemerintah memasuki tahap kedua dengan mengaktifkan kembali seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan fisik akan masuk dalam tahap pemulihan.
Dengan tahapan tersebut, penanganan pascagempa tidak berhenti pada upaya menyelamatkan pasien dalam masa tanggap darurat. Petugas juga mengarahkan pemulihan untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan kembali berfungsi sehingga masyarakat terdampak memperoleh pelayanan secara berkelanjutan.
